LPSK: Tangkap dan Masukkan Djoko Tjandra ke Penjara

 

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mendorong aparat penegak hukum untuk segera menangkap dan memulangkan buronan perkara pengalihan hak tagih Bank Bali, Djoko Soegiarto Tjandra yang disebut berada di Malaysia. Selain menghentikan aksi akribatik DjokoTjandra yang kerap mengangkangi hukum di Indonesia, LPSK menilai penangkapan terhadap Direktur PT Era Giat Prima tersebut dapat menjadi momentum bagi aparat penegak hukum untuk mengembalikan kepercayaan publik.

“Aksi akrobat  Djoko Tjandra yang membuat masyarakat Indonesia geram perlu segera dihentikan. Cara terbaik bagi aparat hukum untuk menepis kecurigaan serta mengembalikan kepercayaan publik adalah segera menangkap serta memasukannya ke dalam penjara. Namun begitu, LPSK tetap memberikan apresiasi Kapolri atas sikap tegasnya dalam menindak pelanggaran yang dilakukan oleh bawahannya,” kata Wakil Ketua LPSK Susilaningtias dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Sabtu (25/7/2020).

Diketahui, setelah 11 tahun buron, Joko Tjandra kembali ke Tanah Air tanpa terdeteksi. Pada 8 Juni 2020, Djoko membuat KTP elektronik yang kemudian dipergunakannya untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) atas perkara yang menjeratnya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Djoko juga membuat paspor di Kantor Imigrasi Jakarta Utara pada 22 Juni 2020, meski seminggu kemudian paspor itu dicabut.

Bahkan, belakangan Djoko diketahui dapat berkeliaran dengan bebas dari Jakarta menuju Pontianak, Kalimantan Barat berkat surat jalan dan surat bebas covid-19 yang dikeluarkan dan dibantu oleh Kepala Biro Pengawasan (Korwas) PPNS Bareskrim Brigjen Prasetijo Utomo. Buntut dari persoalan ini, Prasetijo dicopot dari jabatannya dan ditahan Provost untuk menjalani pemeriksaan. Tak hanya itu, skandal Djoko Tjandra juga membuat Kadiv Hubinter Polri Irjen Napoleon Bonaparte dan Sekretaris NCB, Brigjen Nugroho Slamet Wibowo dicopot dari jabatan mereka terkait hilangnya nama Djoko Tjandra dari red notice Interpol.

Sementara Djoko Tjandra yang telah mengobrak-abrik muruah sejumlah institusi dan lembaga penegak hukum seakan kembali “menghilang” hingga saat ini.

Susi menegaskan, LPSK mendukung aparat penegak hukum memburu  Djoko Tjandra agar kasus-kasus nya dapat dibongkar secara tuntas. LPSK memastikan akan terus memantau perkembangan kasus ini.

Bila terjadi eskalasi perihal keterancaman saksi, LPSK akan segera berkoordinasi dengan pihak Kepolisian,” katanya.

LPSK, kata Susi siap melindungi sejumlah saksi-saksi yang terancam, memiliki informasi serta mau membuka suara terkait kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh Djoko Tjandra, tak terkecuali untuk kasus surat jalan yang melibatkan sejumlah perwira tinggi polisi.

“Bahkan bila ada yang mengajukan diri sebagai Saksi Pelaku atau Justice Collaborator, kami siap menerima,” kata Susi.
Susi menegaskan, LPSK akan berupaya memberikan jaminan keamanan kepada saksi-saksi yang terancam dalam perkara Djoko Tjandra. Hal itu mengingat pentingnya peran dan keterangan saksi dalam mengungkap skandal pelarian Joko Tjandra.

“Jenis-jenis perlindungan tersebut akan diberikan kepada saksi berdasarkan bentuk ancaman yang ada,” katanya.

Dikatakan Susi, skandal pelarian  Djoko Tjandra telah merusak kepercayaan publik kepada aparat penegak hukum. Tak hanya itu, skandal ini juga berpotensi menimbulkan masalah dalam hubungan diplomatik Indonesia dengan Malaysia dan Papua Nugini yang selama ini berlangsung harmonis.

“Aparat penegak hukum di bawah naungan pemerintah harus bersinergi untuk mengejar Djoko Tjandra, mungkin kita bisa memaksimalkan perjanjian kerja sama ekstradisi dengan Malaysia dan Papua Nugini untuk memulangkan yang bersangkutan ke tanah air,” katanya.

Ditegaskan Susi, skandal pelarian Djoko  Tjandra menjadi pertaruhan besar bagi penegakan hukum di Indonesia yang telah tercoreng oleh ulah Sang Joker. Untuk itu, dalam kesempatan ini Susi berharap skandal pelarian  Djoko Tjandra sepatutnya menjadi momentum bagi aparat penegak hukum untuk introspeksi diri.

“Langkah itu sudah dilakukan oleh Kapolri kepada anak buahnya, semoga tidak berhenti pada penyelesaian internal namun lanjut pada ranah pidana,” katanya. 

 

Berita terkait: