LPEM UI: Siklon Tropis Seroja Bersifat Katastropik

Mitigasi bencana yang bersifat anomali akibat perubahan iklim, seperti banjir yang terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT) , perlu dilakukan oleh semua pihak. Terlebih NTT memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi di atas tingkat nasional. Artinya, jika terkena bencana, maka kondisi masyarakat di daerah tersebut akan semakin terpuruk.

Hal itu diungkapkan Kepala Riset Ekonomi Lingkungan Lempaga Penyelidikan Ekonomi Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), Dr Alin Halimatussadiah, dalam keterangan yang diterima , Jumat (9/4/2021).

“Dampak siklon tropis Seroja di NTT sangat berat karena bersifat katastropik. Masyarakat kehilangan rumah, ladang, ternak dan keluarga. Mereka membutuhan waktu pemulihan yang lama, terlebih perlindungan sosial yang sekarang tersedia belum cukup adaptif bagi mereka yang jatuh miskin akibat bencana,” ujar Alin.

BACA JUGA

BPPT: Siklon Tropis Seroja Bukti Adanya Dampak Perubahan Iklim

Peristiwa anomali bencana seperti ini menjadi sebuah momentum perlunya perencanaan matang untuk mitigasi bencana baik yang bisa diprediksi sebelumnya maupun tidak.

“Salah satunya adalah memasukkan mitigasi bencana ke dalam Recana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) masing-masing daerah, sehingga pemerintah minimal sudah memiliki upaya untuk memitigasi bencana,” jelasnya.

Lebih lanjut, mitigasi harus dipersepsikan sebagai sebuah investasi jangka panjang yang wajib dilakukan, sehingga pengeluaran anggaran akibat bencana di masa depan menjadi lebih rendah. Mitigasi yang dapat dilakukan antara lain dengan pembuatan spatial planning dan early warning system untuk mengurangi risiko kerugian yang lebih besar, baik aspek sosial maupun ekonomi yang mempengaruhi keseimbangan fiskal suatu daerah.

Sebuah studi yang sedang dilakukan LPEM FEB UI terkait infrastruktur tahan bencana dan perubahan iklim di Indonesia, diharapkan bisa menjadi salah satu rujukan gagasan dalam membuat rencana mitigasi jangka panjang terhadap bencana.

BACA JUGA

Masyarakat Diingatkan Pentingnya Memahami Mitigasi Kebencanaan

Saat ini, pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur naik secara signifikan dari Rp 154,6 triliun (US$ 13 miliar) pada 2014 menjadi Rp 394,1 triliun (US$ 27,2 miliar) pada 2019. Artinya, anggaran kurang lebih bertambah sebesar 254,9% (LPEM UI, 2021).

Alin menegaskan, seiring dengan rencana progresif pemerintah untuk memperbaiki konektivitas antarwilayah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing melalui pembangunan infrastruktur, perlu juga untuk merancang infrastruktur di masa depan yang bisa lebih tahan terhadap bencana terutama akibat perubahan iklim.

Hasil dari kajian yang dilakukan LPEM UI tersebut memberikan beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan pemerintah yaitu:

  1. Mengembangkan definisi yang tepat dari infrastruktur yang tahan terhadap iklim dan bencana dan membangun standardisasi yang kuat untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia
  2. Mainstreaming konsep ketahanan iklim serta kapasitas pemerintah daerah dalam membangun infrastruktur daerah
  3. Mengembangkan pembiayaan inovatif untuk infrastruktur yang tahan terhadap iklim dan bencana, seperti promosi PPP dan juga termasuk skema Viability Gap Fund (VGF) dan Availability Payment (AP), penerbitan green bonds, sovereign wealth fund , dan dilengkapi dengan instrumen pendukung lainnya
  4. Meningkatkan kapasitas pangkalan data yang andal dan real time untuk mendukung penilaian risiko serta pemantauan dan evaluasi pembangunan infrastruktur yang tangguh.

Berita terkait: