Larangan Mudik, Jokowi Minta Kebijakan Pengendalian Mobilitas Segera Dilakukan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kebijakan pengendalian mobilitas masyarakat segera dilaksanakan, mengingat libur Hari Raya Idulfitri sudah mendekat. Hal ini dilakukan untuk menekan angka lonjakan kasus positif Covid-19 yang selalu terjadi pascaliburan panjang.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan dari pengalaman tahun lalu, pascaliburan panjang selalu terjadi kenaikan kasus positif Covid-19 secara nasional.

“Kita lihat Idulfitri tahun lalu dengan penyekatan ketat dan berbagai kegiatan yang dilakukan, terjadi kenaikan kasus harian sebesar 93 persen. Kemudian libur Agustus itu, bahkan meningkat lebih tinggi lagi 119 persen, libur Oktober 95 persen dan Nataru (Natal dan Tahun Baru) 78 persen,” kata Airlangga Hartarto saat memberikan keterangan pers seusai sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (7/4/2021).

BACA JUGA

Menteri PANRB Larang ASN Mudik dan Cuti Lebaran

Oleh karena itu, Airlangga mengungkapkan Presiden Jokowi meminta kebijakan pengendalian mobilitas masyarakat segera dilaksanakan. Melalui Kementerian Koordinator Pembangunan Masyarakat dan Kebudayaan (PMK) sudah mengeluarkan larangan mudik. Begitu juga Kementerian Agama sudah menyiapkan Surat Edaran yang akan mengatur berbagai kegiatan keagamaan selama bulan Ramadan .

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan dalam sidang kabinet paripurna, Presiden Jokowi telah memberikan beberapa arahan terkait pengendalian mobilitas masyarakat dalam menyambut libur panjang, terutama terkait mudik.

Budi menerangkan, pihaknya telah melakukan survei terkait larangan mudik. Hasilnya ada 33 persen atau 81 juta yang tetap akan mudik meski tidak ada kebijakan larangan mudik.

Namun jumlah itu menurun ketika ada kebijakan larangan mudik. Ada sekitar 11 persen atau 27 juta orang yang menyatakan akan mudik meski ada kebijakan tersebut.

BACA JUGA

Cegah Kasus Covid-19, Ahli Minta Masyarakat Tidak Mudik

“Itu jumlah yang banyak. dan kami mengidentifikasi bahwa tujuan mudik yang paling banyak dari Jabodetabek ke Jawa Tengah sebanyak 37 persen atau kurang lebih 12 juta. Jawa Barat 23 persen atau 6 juta dan Jawa Timur,” ujar Budi Karya Sumadi.

Oleh karena itu, Presiden Jokowi memerintah jajaran kementeriannya untuk melakukan mitigasi dengan belajar dari pengalaman tahun sebelumnya.

“Kita ketahui bahwa Menko PMK sudah mengeluarkan dan menetapkan mudik Lebaran dilarang dari tanggal 6-17 Mei. Kementerian Perhubungan secara konsisten akan menindaklanjuti secara lebih detail. Namun kami menunggu arahan dari Satgas Covid, karena Satgas yang akan memberikan SE dan kami akan menindaklanjuti,” terang Budi.

Berita terkait: