Larangan Mudik, Dishub Kota Tangerang Tunggu Arahan Pusat

Larangan mudik pada saat libur lebaran yang dikeluarkan pemerintah pusat kini mulai diterapkan di masing-masing daerah. Namun, beberapa daerah masih menunggu petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) pelarangan mudik.

“Sejauh ini Dinas Perhubungan (dishub) Kota Tangerang masih menunggu arahan dan petunjuk baik petunjuk pelaksanaan dan juga petunjuk teknis tentang pelarangan mudik bagi masyarakat dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan (Kemhub), karena ruang lingkup Dishub sebatas masalah kendaraan dan aktivitas yang berhubungan dengan transportasi,” kata Kepala Dishub Kota Tangerang, Wahyudi Iskandar kepada wartawan, Rabu (7/4/2021).

Berkaca dari tahun sebelumnya tentang pemberlakuan surat izin keluar masuk (SIKM) dan penutupan sejumlah terminal bus yang melayani trayek keluar Kota Tangerang, Wahyudi menambahkan, pihaknya masih menunggu koordinasi dengan Kemhub dan Pemerintah Kota (pemkot) Tangerang sebagai operator pengendalian wilayah.

BACA JUGA

Menteri PANRB Larang ASN Mudik dan Cuti Lebaran

“Yang jelas kita akan berupaya melakukan pencegahan masyarakat untuk mudik guna mencegah penyebaran Covid-19. Di mana juklak dan juknis pelaksanaan di lapangannya masih menunggu koordinasi dari Kemhub dan Pemerintah Kota tangerang. Apakah nanti akan kembali memberlakukan check point di wilayah perbatasan keluar Kota Tangerang atau penutupan terminal Poris yang menjadi terminal induk di Kota Tangerang,” ujar Wahyudi.

Dishub Kota Tangerang juga terus menjalin komunikasi dengan Badan Penyelenggara Transportasi Jabodetabek (BPTJ). Hal ini mengingat terminal Poris yang ada di wilayah Kota Tangerang dikelola pihak BPTJ.

“Kalau penutupan (terminal Poris) itu wewenang BPTJ, karena mereka yang mengelolanya, Dishub sifatnya hanya membantu. Namun di luar itu, kami juga terus lakukan monitoring terminal-terminal bayangan yang kerap menyediakan transportasi keluar daerah. Namun semuanya seperti yang saya bilang tadi semua masih menunggu juklak dan juknis dari pemerintah pusat,” kata Wahyudi.

Berita terkait: