Lakpesdam NU Usul Tanda Khusus untuk Rumah Tangga Penerima Bansos

Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdhatul Ulama (Lakpesdam NU) mengusulkan kepada pemerintah untuk memberikan tanda khusus kepada rumah tangga yang menerima bantuan sosial (bansos). Tanda khusus ini diperlukan untuk mencegah terjadinya tumpang tindih penerima bansos sekaligus untuk mendorong kontrol masyarakat.

“Rumah tangga penerima bansos perlu diberi tanda khusus agar tidak tumpang tindih dan mendorong kontrol masyarakat terhadap kemungkinan salah sasaran,” kata Sekretaris Lakpesdam NU, Marzuki Wahid dalam diskusi daring “Meneropong Titik Rawan Korupsi dan Diskriminasi Dana Bansos Covid-19 tahun 2021”, Selasa (23/2/2021).

Lakpesdam NU juga merekomendasikan kementerian atau lembaga yang menyalurkan bansos, baik Kementerian Sosial (Kemsos), Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, maupun kepala daerah, harus terbuka dan transparan berkaitan dengan informasi mengenai bantuan sosial, seperti jenis bantuan, kriteria penerima, besaran/nilai bantuan, cara mendapatkan, dan saluran pengaduan.

BACA JUGA

KPK Cecar Operator Ihsan Yunus Soal Pengadaan Bansos Covid-19

Sosialisasi dan transparansi ini perlu dilakukan melalui berbagai media yang mudah diakses oleh masyarakat, baik media cetak, elektronik, maupun media sosial (medsos).

“Kementerian/lembaga yang menyalurkan bantuan sosial, baik Kementerian Sosial, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Desa, maupun kepala daerah, juga harus responsif dan pro-aktif menindaklanjuti laporan dari warga terkait penyalahgunaan bansos Covid-19 dan menyelesaikannya secepat mungkin sehingga tidak menimbulkan konflik sosial. Karena itu, diperlukan adanya maklumat layanan pengaduan yang memuat standar penyelesaian pengaduan warga yang terukur,” papar Marzuki.

Lebih jauh, Marzuki mengatakan, pihaknya juga merekomendasikan Kementerian Sosial dan Pemerintah Daerah memperbarui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) secara berkala, setidaknya setiap tahun. Bahkan, platform DTKS ini harus dikembangkan berbasis IT dan disinkronkan dengan Sistem Informasi Desa (SID) dan Kelurahan yang memuat update data warga miskin yang layak menerima Bansos.

Di masa pandemi seperti saat ini, pemutakhiran data DTKS bisa dilakukan lebih sering, minimal setahun dua kali, karena jumlah kelompok rentan dan terdampak pandemi terjadi peningkatan yang cepat dan fluktuasi yang sangat dinamis.

BACA JUGA

KPK Duga Adik Pimpinan Komisi VIII DPR Turut Garap Bansos

“Dalam pemutakhiran data, agar tidak ada diskriminasi, penentuan warga miskin yang masuk SID dan terintegrasi dengan DTKS, harus melalui musdes yang partisipatif,” katanya.

Tak hanya itu, Lakpesdam merekomendasikan agar dalam proses pendataan dan penyaluran bantuan sosial, pemerintah daerah harus memperhatikan sejumlah kelompok rentan, terutama yang sering terdiskriminasi. Mereka adalah kelompok sosial yang sering tidak mendapat perhatian dari pemerintah.

Oleh karena itu, untuk kelompok rentan dan kelompok minoritas perlu ada kebijakan afirmasi ( affirmative action policy ) dalam bansos .

“Pemda setempat perlu mengembangkan skema bansos khusus bagi kelompok rentan. Basisnya bisa individu atau rumah tangga. Pendaftarannya bisa dilakukan secara terpisah dan mandiri, khusus bagi kelompok rentan,” katanya.

BACA JUGA

Mensos Risma Janji Akan Evaluasi dan Perbarui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

Berbagai rekomendasi ini disampaikan Lakpesdam berdasarkan pemantauan penyaluran bansos di Mataram, Indramayu, Tasikmalaya dan Kuningan pada periode Agustus 2020 hingga November 2020. Dari pemantauan itu, Lakpesdam menemukan 95 kasus dugaan diskriminasi dan pelanggaran dalam penyaluran bansos. Dari total kasus yang ditemukan, 73 kasus merupakan kasus pelanggaran distribusi (77%) dan 22 kasus diskriminasi (23%).

Berbagai kasus dugaan diskriminasi, pelanggaran bahkan hingga terindikasi korupsi yang ditemukan Lakpesdam ini terjadi karena beberapa faktor yang saling terkait. Di antaranya adalah data yang kadaluarsa dan tumpang tindih, tidak transparan dan tidak terbukanya daftar penerima bansos, dan saluran pengaduan warga yang tersumbat.

“Selain itu, lemahnya keberpihakan pemerintah terhadap kelompok rentan, dan keterlibatan oknum pemerintah dalam kasus dugaan korupsi dan diskriminasi ,” papar Marzuki.

Berita terkait: