Lahan Milik Pemerintah di KBT Disewakan secara Ilegal

Wali Kota Jakarta Timur Muhammad Anwar menemukan indikasi lahan milik pemerintah di bantaran Kanal Banjir Timur (KBT) disewakan secara ilegal kepada pedagang kaki lima (PKL).

“Ada indikasi jual beli lapak di BKT. Kita lakukan penyelidikan lebih lanjut,” katanya di Jakarta, Senin (20/7/2020).

Pernyataan itu disampaikan Anwar saat menyikapi aksi protes PKL seusai penutupan kios oleh petugas akibat pandemi Covid-19.

Dikatakan Anwar, pedagang di sepanjang bantaran KBT tidak semuanya warga Jakarta Timur, melainkan pendatang dari wilayah sekitar.

“Pedagang asli Jakarta Timur kita akan berikan solusi, dari Bekasi dan yang lain silakan kembali ke wilayah masing-masing,” katanya.

Anwar mengatakan, terdapat oknum masyarakat yang berperan menyewakan lapak pedagang di KBT. “Selama ini got ditutup oleh mereka untuk lapak PKL, tetapi sudah kita bongkar semuanya,” katanya.

Anwar telah berkoordinasi dengan unsur terkait untuk menyelidiki lebih lanjut praktik transaksi ilegal penyewaan lapak di KBT.

“Kita (aparatur Pemda) dipantau penegak hukum, ada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat,” katanya.

Berita terkait: