Lagi, AS Jatuhkan Sanksi untuk Dua Jenderal Myanmar Setelah Penembakan Dua Demosntran

Amerika Serikat (AS) menjatuhkan sanksi lagi untuk dua jenderal Myanmar yang terlibat kudeta militer 1 Februari dan sanksi baru ini tak mengesampingkan tindakan tambahan lainnya. Sanksi ini dijatuhkan setelah ribuan orang kembali turun ke jalan pada Senin walaupun harus dihadapkan dengan ancaman kekerasan.

Kantor Pengendalian Aset Luar Negeri Departemen Keuangan AS pada Senin mengatakan, tindakan itu sebagai respons atas pembunuhan yang dilakukan pasukan keamanan terhadap pengunjuk rasa damai, setelah dua orang tewas pada Sabtu kemarin. Sementara itu, seorang demonstran perempuan yang ditembak pada 9 Februari lalu meninggal dunia pada Jumat (19/2) akibat luka yang dideritanya.

Sanksi ini menghukum Letjen Moe Myint Tun dan Jenderal Maung Maung Kyaw yang merupakan anggota Dewan Administrasi Negara (SAC), yang dibentuk militer untuk mengelola negara setelah menggulingkan kekuasaan pemerintah sipil terpilih pimpinan Aung San Suu Kyi.

“Penetapan hari ini adalah langkah lain untuk mendorong pertanggungjawaban pemimpin militer yang melakukan kekerasan dan upaya menekan kehendak rakyat,” jelas Menteri Luar Negeri AS, Antony J Blinken di Twitter, dikutip dari Al Jazeera, Rabu (24/2).

Kudeta telah memicu unjuk rasa massal selama berhari-hari di berbagai kota dan daerah di seluruh Myanmar dan memperluas kampanye pembangkangan publik di mana para dokter, guru, teknisi, dan PNS mogok kerja.

Sanksi baru ini membekukan aset yang kemungkinan dimiliki Moe Myint Tun dan Maung Maung Kyaw di AS dan melarang perusahaan maupun warga AS melakukan kegiatan bisnis dengan mereka. Jenderal Senior Min Aung Hlaing, yang memimpin kudeta, di antara 10 jenderal yang diberikan sanksi khusus pada 11 Februari.

Ratusan orang ditahan

ditahan

Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP), yang menelusuri penangkapan tahanan politik sejak kudeta, mengatakan 684 orang telah ditangkap, didakwa, dan dipenjara sejak militer menggulingkan kekuasaan. Sebanyak 637 orang masih di dalam penjara.

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Ned Price mengatakan AS tak bisa menerapkan tindakan lebih lanjut dan kembali mengecam penggunaan kekerasan terhadap pengunjuk rasa damai.

“Mungkin ada tuas kebijakan tambahan yang bisa kami tarik terkait tujuan kami untuk mendukung rakyat Burma,” katanya, menggunakan nama lama negara itu.

Uni Eropa, dalam pertemuan para menteri luar negeri pada Senin sepakat memberlakukan sanksi untuk pemimpin militer Myanmar tapi belum merilis detail sanksi tersebut.

Sementara itu, Inggris memanggil Duta Besar Myanmar untuk kedua kalinya dalam bulan ini untuk menyatakan kecamannya atas kudeta dan respons terhadap unjuk rasa.

“Menteri untuk Asia mengecam respons Pasukan Keamanan Myanmar teradap para pengunjuk rasa damai,” jelas juru bicara Kantor Kementerian Luar Negeri Inggris, mengacu pada Menteri Asia Inggris, Nigel Adams.

“Dia menekankan penggunaan kekerasan dan tekanan terhadap pengunjuk rasa, telah menyebabkan kematian dan luka parah, sangat tercela dan harus berhenti.”

Berita terkait: