Kuasa Hukum Pinangki Sebut Dakwaan Jaksa Tidak

Mantan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Pembinaan, Pinangki Sirna Malasari keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadapnya yang dibacakan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (23/9/2020). Pengacara Pinangki menyebut dakwaan JPU tidak nyambung .

Pinangki terutama keberatan didakwa Jaksa telah menerima uang sebesar 500.000 dolar AS dari terpidana perkara korupsi cessie Bank Bali, Joko Tjandra. Uang itu disebut jaksa untuk mengurus fatwa Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung (Kejagung) agar pidana penjara yang dijatuhkan pada Joko Tjandra berdasarkan putusan PK (Peninjauan Kembali) Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi sehingga Joko Tjandra bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani hukuman pidana.

Aldres Napitupulu, tim kuasa hukum Pinangki, membantah dakwaan jaksa yang menyebut kliennya menerima uang sebesar 500.000 dolar AS dari Joko Soegiarto untuk mengurus fatwa di MA. Aldres mengklaim Pinangki tidak pernah menerima uang tersebut.

“Uang 500.000 itu dolar AS tidak diberikan kepada ibu Pinangki. Beliau tidak pernah menerima uang tersebut. Kalaupun ada uang yang dimaksud itu bukan diberikan kepada ibu Pinangki,” kata Aldres usai mendengarkan dakwaan JPU di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (23/9/2020).

BACA JUGA

Sidang Pinangki, Pakar Apresiasi Kinerja Jaksa Agung

Aldres menyebut terdapat sejumlah materi dalam surat dakwaan yang janggal atau tidak nyambung . Dicontohkan, dalam dakwaan pertama, Pinangki didakwa menerima janji sejumlah uang 500.000 dolar AS dari 1 juta dolar AS yang dijanjikan oleh Joko Tjandra. Namun, dalam dakwaan ketiga, Pinangki dituduh telah bermufakaat memberikan uang kepada pihak lain dengan jumlah yang sama.

“Ini menurut kami cukup aneh. Ketika seorang terdakwa dituduh sebagai penerima dan juga dituduh sebagai pemberi. Ini yang menjadi salah satu poin keberataan kami Minggu depan,” jelasnya.

Aldres juga membantah surat dakwaan yang menyebut Pinangki berinisiatif bertemu Joko Candra pada September 2019. Menurutnya, tidak ada pengakuan itu dalam berkas berkara.

“Kami tidak tahu dari mana sumber tuduhan itu. Itu tidak ada dalam berkas perkara,” katanya.

Demikian juga dengan dakwaan terkait rancangan membuat 10 poin action plan pengurusan fatwa ke MA. Dikatakan, action plan itu bukan berasal dari Pinangki. Bahkan, Aldres menyebut kliennya tidak tahu menahu soal action plan .

“Itu juga tidak jelas, asalnya dari mana dan siapa yang buat. Jaksa sendiri sudah mengaku. Dari 10 action plan itu, tidak ada yang terlaksana atau nggak jadi. Dan Jaksa tadi tiga kali menyebutkan, itu tidak terlaksana,” katanya.

BACA JUGA

Pinangki Didakwa Terima Suap, Cuci Uang Hingga bermufakat Jahat

Untuk itu, Aldres memastikan pihaknya akan mengajukan nota keberatan atau eksepsi atas dakwaan Jaksa. Namun, Aldres tidak menyampaikan secara detail materi eksepsi yang rencananya akan disampaikan dalam persidangan pekan depan.

“Tanggapan resminya akan kami sampaikan dalam eksepsi yang akan sampaikan Minggu depan. Intinya, kami keberataan terhadap beberapa hal terkait isi dakwaan. Detail keberatan kami, tidak bisa kami sampaikan sekarang. Poinnya, kita sampaikan minggu depan saja,” katanya.

Diberitakan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa Pinangki Sirna Malasari selaku Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung telah menerima suap dari terpidana perkara cessie Bank Bali Joko Tjandra, melakukan tindak pidana pencucian uang serta melakukan pemufakatan jahat.

Dalam surat dakwaan yang dibacakan JPU di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Rabu (23/9/2020), Jaksa Pinangki didakwa telah menerima suap 500.000 dolar AS dari 1 juta dolar AS yang dijanjikan oleh Joko Tjandra. Suap itu diberikan agar Pinangki mengurus permintaan fatwa Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung (Kejagung) agar pidana penjara yang dijatuhkan kepada Joko Tjandra berdasarkan putusan PK (Peninjauan Kembali) Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi sehingga Joko Tjandra bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani hukuman pidana.

Setidaknya tiga kali Pinangki bertemu Joko Tjandra di kantornya di The Exchange 106 Lingkaran TrX Kuala Lumpur, Malaysia.

Saat bertemu pertama kali di kantor Joko Tjandra pada 12 November 2019, Pinangki memperkenalkan diri kepada sebagai jaksa dan mampu mengurusi upaya hukumnya. Pada pertemuan 19 November 2019, Joko Tjandra meminta Pinangki untuk mempersiapkan dan membuat action plan terlebih dahulu dan membuat surat kepada Kejaksaan Agung untuk mempertanyakan status hukum Joko Tjandra.

BACA JUGA

Kasus Djoko Tjandra Dinilai Tidak Perlu Diambil Alih KPK

Menanggapi hal ini, Pinangki menyanggupi dan akan menindaklanjuti surat tersebut. Pertemuan itu pun membahas mengenai biaya yang harus dikeluarkan Joko Tjandra untuk mengurus permintaan fatwa MA. Pada saat itu, Pinangki secara lisan menyampaikan akan mengajukan proposal berupa action plan yang isinya menawarkan rencana tindakan dan biaya untuk mengurus fatwa MA melalui Kejaksaan Agung tersebut sebesar USD 100 juta.

“Namun, pada saat itu Joko Soegiarto Tjandra hanya menyetujui dan menjanjikan USD 10 juta yang akan dimasukkan ke dalam action plan ,” kata Jaksa.

Action plan tersebut kemudian dibahas Pinangki, Joko Tjandra, dan Andi Irfan Jaya dalam pertemuan di kantor Joko Tjandra di The Exchange 106, Kuala Lumpur, Malaysia pada 25 November 2019. Andi Irfan Jaya disebut sebagai orang swasta yang akan bertransaksi dengan Joko Tjandra terkait pengurusan fatwa.

Hal itu karena Joko Tjandra tidak bersedia bertransaksi dengan Pinangki yang berstatus sebagai penyelenggara negara. Pertemuan itu juga turut dihadiri oleh Anita Kolopaking.

Sebagai tanda jadi, Joko Tjandra memberikan 500.000 dolar AS ke Pinangki melalui Herriyadi Angga Kusuma yang merupakan adik iparnya. Uang lantas diteruskan ke Andi Irfan Jaya. Setelahnya Pinangki memberikan 50.000 dolar AS dari 500.000 dolar AS yang diterimanya ke Anita.

BACA JUGA

Presiden Diminta Bentuk Tim Independen

“Terdakwa menerima pemberian uang sebesar 500.000 dolar AS yang sebagiannya sebesar 100.000 dolar AS untuk Anita Kolopaking, namun pada kenyataannya hanya diberikan sebesar 50.000 dolar AS, atau menerima janji USD 10 juta dari Joko Tjandra,” kata jaksa.

Namun, kesepakatan sebagaimana dalam action plan tersebut tidak ada satu pun yang terlaksana padahal Joko Tjandra sudah memberikan down payment (uang muka) kepada terdakwa melalui Andi Irfan Jaya sebesar 500.000 dolar AS. Untuk itu, Joko Tjandra pada bulan Desember 2019 membatalkan action plan .

Meski action plan urung terlaksana, Pinangki telah menguasai 450.000 dolar AS yang diterimanya dari Joko Tjandra. Uang tersebut kemudian “dicuci”.

“Telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana,” kata jaksa.

Jaksa menyebut pada periode 2019-2020 Pinangki sempat akan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaannya yang berasal dari Joko Tjandra dengan cara menukarkan uang 337.600 dolar AS atau senilai Rp 4,7 miliar ke penukaran uang. Pinangki juga meminta suaminya AKBP Napitupulu Yogi Yusuf menukarkan mata uang 10.000 dolar AS atau senilai Rp 147,1 juta lewat anak buahnya.

“Nilai total keseluruhan penukaran mata uang yang dilakukan terdakwa pada periode 27 November 2019 sampai dengan 7 Juli 2020 adalah sebesar 337.600 dolar AS menjadi mata uang rupiah sebesar Rp 4.753.829.000 atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut,” ucap jaksa.

Kemudian, pada periode November 2019 hingga Juli 2020, uang tersebut dibelanjakan untuk kepentingan pribadi Pinagki.

Dipaparkan, Pinangki membelanjakan uang sejumlah Rp 1.753.836.050 atau Rp 1,7 miliar untuk 1 unit BMW X5 dengan pelat nomor F 214. Pembayaran dilakukan dengan cara tunai dalam beberapa tahap.

BACA JUGA

Tak Usut King Maker di Skandal Djoko Tjandra, KPK Bakal Digugat

Selanjutnya Pinangki juga membayarkan sewa apartemen di Amerika Serikat pada Desember 2019 senilai RpRp 412,7 juta. Pembayaran itu dilakukan dengan cara setor tunai lewat dari rekening BCA milik Pinangki.

Kemudian, Pinangki membelanjakan uang haram itu untuk pembayaran dokter kecantikan di Amerika Serikat yang bernama dokter Adam R Kohler sebesar Rp 419,4 juta. Selanjutnya Pinangki memakai uang haram tersebut untuk pembayaran dokter home care atas nama dr Olivia Santoso terkait perawatan kesehatan dan kecantikan serta rapid test sebesar Rp 176,8 juta.

Pinangki pun menggunakan uang itu untuk melakukan pembayaran kartu kredit di berbagai bank sejumlah Rp 467 juta, Rp 185 juta, Rp 483,5 juta, Rp 950 juta. Pembayaran itu dilakukan pada periode November 2019 hingga Juli 2020.

Pinangki juga tercatat melakukan pembayaran sewa apartemen The Pakubuwono Signature dari Februari 2020-Februari 2021 sebesar 68.900 dolar AS atau setara Rp 940,2 juta. Terakhir, Pinangki menggunakan uang haram dari Joko Tjandra untuk membayar sewa Apartemen Darmawangsa Essence senilai 38.400 dolar AS atau setara Rp 525,2 juta.

“Maka jumlah keseluruhan uang yang digunakan oleh terdakwa adalah sebesar USD 444.900 atau setara Rp 6.219.380.900 atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersbut dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaannya yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi,” kata Jaksa.

Atas perbuatannya, Pinangki didakwa melanggar Pasal 5 ayat (2) Juncto Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Selain itu, Pinangki juga didakwa melanggar Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Untuk pemufakatan jahat, Pinangki didakwa melanggar Pasal 15 Juncto Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 88 KUHP.

Berita terkait: