KPK Tinjau Ulang Rencana Pengadaan Mobil Dinas Pimpinan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan meninjau ulang pengajuan anggaran fasilitas mobil dinas untuk Pimpinan, Dewan Pengawas (Dewas) dan pejabat struktural. Komisi III DPR diketahui telah menyetujui usulan KPK untuk anggaran mobil dinas. Namun, rencana pengadaan mobil dinas tersebut menuai kritik dari berbagai elemen masyarakat, termasuk para mantan pimpinan KPK. Bahkan, Dewas KPK menegaskan bakal menolak fasilitas tersebut.

“Kami sungguh-sungguh mendengar segala masukan Masyarakat dan karenanya memutuskan untuk meninjau kembali proses pembahasan anggaran untuk pengadaan mobil dinas jabatan tersebut dan saat ini kami sedang melakukan review untuk memastikan kesesuaian dengan peraturan yang berlaku,” kata Sekjen KPK, Cahya Hardianto Harefa di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (16/10/2020).

BACA JUGA

KPK Akui Ajukan Anggaran Mobil Dinas Pimpinan dan Pejabat Struktural

KPK, kata Cahya mengapresiasi kritik yang disampaikan masyarakat mengenai wacana mobil dinas ini. Cahya mengklaim KPK bakal terus bekerja memberantas korupsi.

“Terima kasih atas masukan dari segenap masyarakat. KPK memastikan akan tetap bekerja semaksimal mungkin melakukan pemberantasan korupsi bersama-sama masyarakat,” katanya.

Cahya mengakui, KPK mengusulkan pengadaan mobil dinas bagi Pimpinan, Dewas, dan pejabat struktural untuk tahun anggaran 2021. Anggaran mobil dinas itu diusulkan untuk mendukung mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pimpinan, Dewas dan Pejabat Struktural KPK.

“Dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 150/PMK.06/2014 terkait perencanaan kebutuhan barang milik Negara,” katanya.

Proses pengajuan anggaran mobil dinas, kata Cahya, telah melalui mekanisme sejak review angka dasar yang meliputi review tahun sebelumnya dan kebutuhan dasar belanja operasional. Proses tersebut akan berlanjut hingga ditetapkan sebagai pagu definitif yang ditandai dengan penandatanganan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKAKL) oleh DPR.

“Selanjutnya, dilanjutkan dengan pembahasan dan penelaahan oleh KPK bersama Kementerian Keuangan dan Bappenas. Dan terakhir akan terbit DIPA pada bulan Desember 2020,” katanya.

Terkait spesifikasi kendaraan yang diajukan beserta harga satuannya, Cahya mengklaim usulan yang disampaikan KPK telah mengacu pada standar biaya pemerintah serta berpedoman pada SBSK (Standar Barang Standar Kebutuhan) yang telah ditetapkan pemerintah. Selama ini, kata Cahya Pimpinan, Dewas, Pejabat Struktural dan seluruh pegawai KPK tidak memiliki kendaraan dinas. Cahya mengakui, khusus Pimpinan dan Dewas KPK, terdapat tunjangan transportasi yang telah dikompensasikan dan termasuk dalam komponen gaji.

“Namun demikian, jika kendaraan dinas nantinya dimungkinkan pada tahun 2021 untuk diberikan kepada Pimpinan dan Dewas KPK tentu tunjangan transportasi yang selama ini diterima dipastikan tidak akan diterima lagi sehingga tidak berlaku ganda,” katanya.

Diketahui, KPK mengakui mengajukan mobil dinas untuk Pimpinan, Dewas dan pejabat struktural. Berdasarkan informasi yang dihimpun, mobil dinas Ketua KPK dianggarkan Rp 1,4 miliar dan empat Wakil Ketua KPK masing-masing Rp 1 miliar. Komisi III DPR pun telah menyetujui usulan tersebut. Namun, usulan mobil dinas ini menuai kritik dari berbagai kalangan, termasuk mantan pimpinan KPK.

BACA JUGA

Dewas KPK Pastikan Bakal Tolak Fasilitas Mobil Dinas

Mantan Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif meminta pimpinan KPK saat ini untuk berempati dengan kondisi bangsa. Permintaan itu disampaikan Syarif menanggapi langkah KPK mengajukan anggaran mobil dinas untuk pimpinan, dewan pengawas dan pejabat struktural.

Syarif mengatakan, usulan mobil dinas itu tidak menunjukkan empati lantaran masih banyaknya masyarakat yang hidup dalam kemiskinan. Bahkan, Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut jumlah masyarakat miskin akan bertambah signifikan sebagai dampak pandemi virus corona atau Covid-19 .

“Pimpinan KPK dan seluruh jajarannya harus berempati pada kondisi bangsa yang orang miskinnya masih mencapai 20 jutaan dan penambahan kemiskinan baru akibat Covid-19 yang menurut BPS sebanyak 26,42 juta sehingga kurang pantas untuk meminta fasilitas negara di saat masyarakat masih prihatin seperti sekarang,” kata Syarif saat dikonfirmasi, Jumat (16/10/2020).

Syarif menegaskan nilai-nilai integritas, seperti independen dan sederhana sudah sepatutnya tetap dijunjung oleh para pegawai dan pimpinan KPK. Nilai-nilai luhur tersebut seharusnya tidak ditinggalkan meski KPK saat ini berada dalam rumpun kekuasaan eksekutif dan para pegawainya beralih status menjadi aparatur sipil negara (ASN).

“Walaupun status KPK menjadi ASN, tapi nilai-nilai luhur KPK seperti: independen dan sederhana tidak boleh ditinggalkan,” kata Syarif.

Bahkan, lima anggota Dewas yang rencananya juga menerima mobil dinas satu suara untuk menolak fasilitas tersebut.
Kami Dewas punya sikap menolak pemberian mobil dinas tersebut,” kata Ketua Dewas KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean saat dikonfirmasi, Kamis (15/10/2020).

Tumpak menjelaskan alasan di balik sikapnya menolak mobil dinas untuk Dewas. Dikatakan, Dewas telah mendapat tunjangan transportasi. Menurutnya, tunjangan itu telah cukup bagi Dewas.

“Berdasarkan Perpres tentang penghasilan Dewas, sudah ada diberikan tunjangan transportasi. Sudah cukuplah itu. Begitu sikap kami,” katanya.

Untuk itu, Tumpak memastikan usulan mobil dinas bukan berasal dari Dewas. Tumpak juga mengaku tidak mengetahui usulan penganggaran mobil dinas untuk Pimpinan, Dewas dan pejabat struktural lembaga antikorupsi.

“Kalau kami dari Dewas tidak pernah mengusulkan diadakan mobil dinas bagi Dewas. Kami tidak tahu usulan darimana itu,” katanya.

Penolakan terhadap fasilitas mobil dinas bukan pertama kali dilakukan Tumpak. Tumpak bersama pimpinan KPK Jilid I lainnya juga menolak mobil dinas saat itu. Sikap serupa juga ditunjukkan pimpinan KPK jilid selanjutnya. Dengan demikian, pimpinan KPK jilid V akan menjadi pimpinan pertama yang menerima fasilitas mobil dinas.

“Kalau tanya pengalaman saya dulu waktu pimpinan KPK jilid pertama kami juga menolak pemberian mobil dinas. Saya lihat pimpinan-pimpinan setelahnya juga sama. Jadi kalau lah itu benar (anggaran mobil dinas) baru kali inilah pimpinan diberi mobil dinas,” katanya.

Berita terkait: