KPK Tindakanjuti Temuan BPK soal Dana APBN Masuk ke Rekening Pribadi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bakal menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait adanya lima kementerian yang menggunakan rekening pribadi untuk mengelola dana APBN. KPK bakal berkoordinasi dengan BPK terkait temuan tersebut.

“Dari laporan tersebut, itu kita melakukan koordinasi dengan pihak terutama BPK terkait laporan hasil pemeriksaan keuangan pemerintah apakah itu pemerintah pusat, lembaga, sejauh ada laporan BPK ke KPK itu kita tindak lanjuti,” kata Ketua KPK, Firli Bahuri di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (23/7/2020).

Firli mengatakan hal tersebut adalah bukti pentingnya sinergi antara aparat penegak hukum (APH) dan lembaga terkait. Dengan sinergi dan koordinasi yang erat, Firli meyakini pencegahan dan pemberantasan korupsi dapat berjalan optimal.

“Agar betul-betul setiap rupiah uang negara bisa kita pertanggungjawabkan, dan melakukan perbaikan tata kelola keuangan negara,” ujar Firli.

Menurut Firli sumber informasi terkait identifikasi adanya tindak pidana Korupsi bisa berasal dari dua hal, yakni laporan masyarakat, dan dari hasil laporan lembaga seperti PPATK dan BPK. Ditegaskan, darimanapun sumber laporan tersebut, KPK bakal menindaklanjuti setiap dugaan tindak pidana korupsi.

“Kalau kita concern untuk ungkap segala jenis tindak pidana korupsi,” tegas Firli.

Diketahui Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2019 menyebutkan, ada lima kementerian/lembaga yang menggunakan rekening pribadi dalam pengelolaan dana APBN tersebut. Jika dikalkulasi dari lima kementerian atau lembaga tersebut, pengelolaan dana melalui rekening pribadi ini nilainya mencapai Rp 71,78 miliar.

Berita terkait: