KPK Periksa Anggota DPRD Makassar Terkait Kasus Suap Nurdin Abdullah

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) terus menelusuri uang yang diterima Gubernur nonaktif Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah . Hal ini salah satunya dilakukan tim penyidik saat memeriksa anggota DPRD Kota Makassar, Eric Horas sebagai saksi kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulsel Tahun Anggaran 2020-2021, Kamis (8/4/2021).

Dalam pemeriksaan itu, Eric yang juga Ketua DPC Partai Gerindra Makassar dicecar penyidik mengenai aliran uang yang diterima Nurdin melalui Sekretaris Dinas PUTR Provinsi Sulsel, Edy Rahmat.

“Dikonfirmasi antara lain terkait dengan pengetahuan saksi mengenai dugaan adanya aliran sejumlah uang ke berbagai pihak, salah satunya kepada tersangka NA (Nurdin Abdullah) melalui tersangka ER (Edy Rahmat),” kata Plt Jubir KPK Ali Fikri, Jumat (9/4/2021).

BACA JUGA

Anak Nurdin Abdullah Diperiksa KPK Terkait Kasus Suap

Selain Eric, KPK juga memeriksa pihak swasta bernama Nuwardi alias Hj. Momo dan A.M. Prakasi. Kepada kedua saksi, penyidik mengonfirmasi aliran sejumlah dana ke berbagai pihak dari pelaksanaan berbagai proyek di Pemprov Sulsel.

“Yang salah satunya kepada tersangka NA melalui tersangka ER,” kata Ali.

Diketahui, KPK menetapkan Nurdin Abdullah bersama Sekretaris Dinas PUTR Provinsi Sulawesi Selatan, Edy Rahmat dan DirekturPT Agung Perdana Bulukumba (APB) Agung Sucipto sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa, perizinan dan pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemprov Sulsel Tahun Anggaran 2020-2021. Mantan Bupati Bantaeng dua periode itu diduga menerima suap sebesar Rp 2 miliar dari Agung melalui Edy Rahmat. Tak hanya suap, Nurdin juga diduga menerima gratifikasi dari kontraktor lainnya senilai Rp 3,4 miliar.

Berita terkait: