KPK Minta Listyo Sigit Lengkapi Laporan Harta Kekayaan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo yang menjadi calon tunggal Kapolri untuk melengkapi data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Diketahui, Listyo terakhir melaporkan hartanya pada 11 Desember 2020 untuk pelaporan khusus awal menjabat sebagai Kabareskrim tahun pelaporan 2019.

Dalam laman elhkpn.kpk.go.id yang diakses pada Rabu (13/1/2021) itu, Listyo mengklaim memiliki total harta Rp 8,3 miliar. Namun, dalam LHKPN Listyo tercantum catatan KPK yang menyebut LHKPN itu tidak lengkap berdasarkan hasil verifikasi pada 4 Januari 2021.

“Terkait status pengumuman LHKPN yang tercatat tidak lengkap, maka sebagai wajib LHKPN, kelengkapan dokumen yang harus dilampirkan dapat dilengkapi saat menyampaikan laporan periodik tahun pelaporan 2020 yang dilakukan mulai tanggal 1 Januari hingga 31 Maret 2021,” kata Plt Jubir KPK, Ipi Maryati dalam keterangannya, Rabu (13/1/2021).

BACA JUGA

Komjen Listyo Jadi Calon Kapolri, Pimpinan KPK Harap Pemberantasan Korupsi Makin Bersinergi

Ipi menekankan, KPK berwenang melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap LHKPN sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 19 Tahun 2019 pasal 7 ayat (1) huruf a. Kewenangan ini, kata Ipi, senantiasa dilakukan KPK dalam rangka meningkatkan integritas dan membangun akuntabilitas penyelenggara negara, sebagai salah satu upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

“Kami berharap LHKPN dapat menjadi instrumen pengawasan yang menimbulkan keyakinan pada diri penyelenggara negara bahwa laporan mereka diperiksa dan diawasi. Harapannya, pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas PN yang telah melaporkan harta kekayaannya secara jujur, lengkap dan benar,” kata Ipi.

BACA JUGA

Wakapolri Tegaskan Polri Solid Dukung Komjen Sigit Jadi Kapolri

Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) telah menyerahkan Surat Presiden mengenai penunjukan Listyo sebagai calon tunggal Kapolri pengganti Idham Azis kepada DPR, Rabu (13/1/2021). Surpres itu diterima oleh Ketua DPR, Puan Maharani di Gedung Parlemen.

Selanjutnya, Komjen Listyo akan menjalani uji kepatutan dan kelayakan yang rencananya digelar Komisi III DPR pada pekan depan.

Berita terkait: