KPK Diburu Waktu untuk Bekuk Harun Masiku

Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) diburu waktu untuk segera membekuk mantan caleg PDIP Harun Masiku yang menjadi buronan atas kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR. Hal ini lantaran KPK telah memperpanjang masa pencegahan Harun ke luar negeri untuk enam bulan ke depan. Perpanjangan ini dilakukan lantaran masa cegah Harun ke luar negeri telah berakhir pada 10 Juli 2020.

Yakin Masih Hidup, KPK Tegaskan Terus Buru Harun Masiku

Sebelumnya, KPK memperpanjang masa cegah Harun Masiku ke luar negeri. Perpanjangan masa cegah Harun untuk bepergian ke luar negeri terhitung sejak 10 Juli 2020 dan berlaku sampai dengan enam bulan ke depan. Dengan demikian, Harun Masiku seharusnya tak dapat bepergian ke luar negeri setidaknya hingga Januari 2021 mendatang.

Diberitakan, KPK menetapkan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan; caleg PDIP, Harun Masiku; mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina dan kader PDIP Saeful Bahri sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait PAW anggota DPR. Wahyu dan Agustiani diduga menerima suap dari Harun dan Saeful dengan total sekitar Rp 900 juta.

Suap itu diduga diberikan kepada Wahyu agar Harun dapat ditetapkan oleh KPU sebagai anggota DPR menggantikan caleg terpilih dari PDIP atas nama Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia. Tiga dari empat tersangka kasus ini sedang dan telah menjalani proses persidangan. Saeful Bahri telah dijatuhi hukuman 1 tahun 8 bulan pidana penjara, sementara Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio saat ini masih menjalani proses persidangan. Sedangkan, tersangka Harun Masiku masih buron hingga kini.

Baca juga:  Satpam Kantor PDIP Akui Suruh Harun Masiku Rendam HP Saat OTT KPK

Sejak KPK menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner KPU dan tujuh orang lainnya dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu (8/1/2020), Harun seolah ‘hilang ditelan bumi’. Ditjen Imigrasi sempat menyebut calon anggota DPR dari PDIP pada Pileg 2019 melalui daerah pemilihan (dapil) Sumatera Selatan I dengan nomor urut 6 itu terbang ke Singapura pada 6 Januari 2020 atau dua hari sebelum KPK melancarkan OTT dan belum kembali.

Pada 16 Januari Menkumham yang juga politikus PDIP, Yasonna H Laoly menyatakan Harun belum kembali ke Indonesia. Padahal, pemberitaan media nasional menyatakan Harun telah kembali ke Indonesia pada 7 Januari 2020 yang dilengkapi dengan rekaman CCTV di Bandara Soekarno-Hatta. Setelah ramai pemberitaan mengenai kembalinya Harun ke Indonesia, belakangan Imigrasi meralat informasi dan menyatakan Harun telah kembali ke Indonesia. Meski dipastikan telah berada di Indonesia, KPK dan kepolisian hingga kini belum berhasil menangkap Harun Masiku yang telah ditetapkan sebagai buronan atau daftar pencarian orang (DPO).

Berita terkait: