KPK Dalami 5 Kementerian Gunakan Rekening Pribadi untuk Tampung Dana APBN

 

Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) bakal mendalami temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai adanya lima kementerian yang menggunakan rekening pribadi dalam pengelolaan dana APBN. Pendalaman ini dilakukan untuk memastikan ada atau tidak adanya unsur pidana terkait temuan BPK tersebut.

“KPK akan dalami apakah ada indikasi pidana atau kesalahan administrasi. Kalau memang administrasi perlu diperbaiiki,” kata Ghufron di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (22/7/2020).

Diketahui Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2019 menyebutkan, ada lima kementerian/lembaga yang menggunakan rekening pribadi dalam pengelolaan dana APBN tersebut. Jika dikalkulasi dari lima kementerian atau lembaga tersebut, pengelolaan dana melalui rekening pribadi ini nilainya mencapai Rp 71,78 miliar.

Salah satunya di Kementerian Pertahanan sebesar Rp 48.129.446.085. Dana tersebut mengalir ke rekening bank pribadi dan belum dilaporkan atau belum mendapat izin dari Menteri Keuangan. Selain itu, dana kelolaan juga tercatat di Kementerian Agama senilai Rp 20 miliar yang merupakan sisa uang tunai kegiatan per 31 Desember tahun lalu.

Ghufron memastikan KPK tak segan melakukan penindakan sesuai hukum yang berlaku jika ditemukan adanya unsur pidana korupsi dalam pengelolaan APBN menggunakan rekening pribadi.

“Kalau ada indikasi bahwa kesalahan itu sengaja kemudian diduga ada keuntungan pribadi tentu KPK akan melakukan penindakan sesuai hukum,” kata Ghufron. 

Berita terkait: