Konsultan Konstruksi Wajib Tahu Regulasi Rancang Bangun

Para pelaku jasa konsultansi konstruksi wajib mengetahui regulasi rancang bangun ( design and build ) karena metode ini semakin banyak digunakan pada berbagai proyek pemerintah, baik yang dibiayai oleh APBN maupun APBD.

Metode Rancang Bangun telah diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun Melalui Penyedia yang merupakan pengganti dari Permen PUPR No 12/2017. Ada beberapa perbedaan yang signifikan antara Permen PUPR No 1/2020 dan Permen PUPR 12/2017.

Direktur Pengembangan Jasa Konstruksi, Kempupera, Putut Marhayudi mengatakan rancang dan bangun adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pembangunan suatu bangunan, yang penyediaannya memiliki satu kesatuan tanggung jawab perancangan dan pelaksanaan konstruksi. Pekerjaan design and build (DB) memiliki kriteria yaitu pekerjaan kompleks atau pekerjaan mendesak.

“Pekerjaan kompleks adalah risiko tinggi, teknologi tinggi, menggunakan peralatan khusus, memiliki kesulitan untuk didefinisikan secara teknis dan/atau memiliki kondisi ketidakpastian yang tinggi. Sedangkan keadaan mendesak adalah secara ekonomi memberikan nilai manfaat lebih kepada masyarakat, segera dimanfaatkan, pekerjaan perancangan dan pekerjaan konstruksi tidak cukup waktu untuk dilaksanakan secara terpisah,” katanya pada Webinar Bimbingan Teknik “Peran dan Posisi Konsutan dalam Metode Rancang Bangun ( Design and Build )” yang digelar DPP Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) DKI Jakarta selama dua hari (28-29/7/2020).

Dibahas juga terkait kontrak, peran konsultan MK (manajemen konstruksi), penyelesaian sengketa dan kegagalan bangunan dalam sistem DB. Diskusi banyak dilakukan terkait dengan aturan kerja sama operasi (KSO) antara konsultan perancang dan kontraktor sebagai kontraktor DB.

Dalam hal ini memang tidak ada peraturan pemerintah yang mengatur KSO antara konsultan perancang dan kontraktor, hal itu diserahkan kepada masing-masing pihak untuk membuat perjanjian kerjasama. KSO, yang nantinya akan menjadi lampiran dalam kontrak.

Menurutnya, dalam Permen PUPR No 1/2020 peran dan tanggung jawab konsultan MK sangat besar, karena sudah terlibat sejak persiapan hingga penyelesaian pekerjaan, bahkan sampai dilakukannya audit. Konsultan MK menyusun Ketentuan Pengguna Jasa (KPJ) yang menjadi bagian dalam kontrak. Konsultan MK juga bertindak sebagai manajer kontrak yang ikut menyetujui atau menolak jika akan dilakukan perubahan kontrak.

Ketua DPP Inkindo DKI Jakarta, Imam Hartawan, menyatakan para konsultan memang perlu memahami metode rancang bangun ini, karena masih merupakan hal baru. Kalau sebelumnya dalam sistem konvensional perencana dan pelaksana ditender secara terpisah, pada sistem ini perencana dan pelaksana menjadi satu entitas. Konsultan perencana menjadi bagian dari kontraktor pelaksana.

“Namun demikian, konsultan perencana harus tetap profesional dalam melakukan tugasnya, berdasarkan standar yang ditentukan, tidak harus mengikuti sepenuhnya kehendak kontraktor yang dalam hal ini memang lebih menitik beratkan pada profit yang maksimal,” papar Imam.

“Dalam hal ini perlu ada sinergi antara konsultan perencana dan kontraktor pelaksana, tanpa mengorbankan integritas dan profesionalisme konsultan perencana. Disamping itu, diharapkan konsultan tidak hanya menjadi subkon dari kontraktor, tetapi juga bisa menjadi leadfirm dalam sistem Rancang Bangun,” Imam menambahkan.

Imam mengharapkan juga, perlu adanya pengaturan tentang kerja sama konsultan perencana dan kontraktor yang fair, antara lain terkait dengan sistem pembayaran, hak cipta desain, serta keterbukaan dalam merekrut konsultan perencana oleh kontraktor. Saat ini belum ada mekanisme yang baku bagaimana kontraktor merekrut konsultan perencana dalam sistem DB.

Konsultan perencana seharusnya bukan sebagai subkon dari kontraktor namun sebagai mitra yang setara dalam KSO. Konsultan tidak bisa mengorbankan kualitas semata hanya untuk memaksimalkan keuntungan. Karena bagaimanapun konsultan perencana juga akan ikut bertanggungjawab jika terjadi kegagalan bangunan.

Berita terkait: