Komnas HAM Sebut Kematian Laskar FPI Bentuk Politik Kekerasan

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menyebut tewasnya enam laskar Front Pembela Islam ( FPI ) pada tanggal 7 Desember 2020 sebagai rangkaian panjang politik kekerasan. Model politik seperti itu sudah lama terjadi dan telah membayang-bayangi proses demokrasi di negara ini.

“Sejak tahun lalu, Komnas HAM sudah menyampaikan suatu warning kepada seluruh elemen bangsa tentang apa yang kami sebut sebagai ancaman kekerasan. Ini sering kali masuk di dalam ruang-ruang politik atau ruang-ruang demokrasi kita. Jadi apa yang terjadi tanggal 7 Desember yang lalu, sebetulnya adalah suatu rangkaian panjang di mana politik kekerasan sudah mulai menghantui atau membayangi demokrasi kita,” kata Damanik dalam konferensi pers (Konpers) di kantor Kemko Polhukam, Jakarta, Kamis (14/1/2021).

Konpers dihadiri Menko Polhukam Mahfud MD bersama enam anggota Komnas HAM lainnya. Konpres dilakukan usai Komnas HAM menyerahkan laporan hasil penyelidikan ke Presiden Jokowi.

BACA JUGA

Komnas HAM Sudah Serahkan Hasil Investigasi Peristiwa KM 50 ke Presiden Jokowi

Damanik menyebut Komnas HAM sangat peduli agar politik kekerasan tidak terus terjadi. Komnas HAM berharap seluruh pihak, terutama pemerintah, memperhatikan dan melakukan langkah-langkah yang sistematis, terukur, terpadu dengan semua elemen supaya demokrasi di negara ini berjalan penuh kedamaian tanpa ada langkah-langkah kekerasan.

Dia menyebut laporan yang diserahkan ke Presiden sangat detail mengenai peristiwa tewasnya laskar FPI. Laporan setebal 103 halaman dengan lampiran bukti dan pendukung lainnya.

Sebagaimana diketahui, tanggal 7 Desember 2020 lalu, enam laskar FPI tewas di jalan toll, kilometer 49, Karawang, Jawa Barat. Mereka terlibat baku-tembak dengan aparat kepolisian yang melakukan pembuntutan atau pemantauan terhadap Rizieq Syihab.

Berita terkait: