Komisi VI Restui Kucuran Dana PEN Rp 151,1 Triliun kepada BUMN

Komisi VI DPR RI telah menyetujui rencana pemerintah untuk mengucurkan dana sebesar Rp 151,1 triliun kepada Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ) dalam rangka program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Dana ini akan diberikan dalam tiga skema yakni penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 23,65 triliun, pencairan utang sebesar Rp 115,95 triliun, serta dana pinjaman sebesar Rp 11,5 triliun.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI bersama Menteri BUMN Erick Thohir di Gedung Nusantara I Jakarta, Rabu (15/7/2020).

“Kami berharap kondisi ini dapat dimanfaatkan betul oleh para BUMN termasuk bisa menjaga dan maintenance infrastruktur, serta menjaga kondusifitas perusahaan. Jangan sampai terjadi kendala, karena situasi penanganan Covid-19 ini sangat membutuhkan berbagai instrumen korporasi yang ada di lingkungan BUMN,” ujar Aria.

Pada rapat tersebut, Komisi VI DPR RI menyetujui skema pencairan utang pemerintah sembilan BUMN.

Di antaranya adalah pencairan utang kepada Hutama Karya dengan Rp 1,88 triliun sebagai kekurangan pembayaran pemerintah terhadap pembelian lahan proyek jalan tol tahun 2016-2020.

Lalu, pencairan utang pemerintah pada PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau WIKA sebesar Rp 59,91 miliar untuk kekurangan penggantian pembebasan lahan proyek jalan tol Serang-Panimbang dari tahun 2018-2020.

Kemudian, PT Waskita Karya (Persero) Tbk sebesar Rp 8,94 triliun untuk kekurangan penggantian pembebasan lahan proyek jalan tol.

Terdapat pula utang terhadap PT Jasa Marga (Persero) sebesar Rp 5,02 triliun untuk kekurangan pembayaran Pemerintah terkait pembelian lahan tahun 2016-2020.

KAI juga mendapat kekurangan pembayaran pemerintah terhadap kewajiban pelayanan publik sebesar Rp 257 miliar.

PT Pupuk Indonesia (Persero) mendapat Rp 5,76 triliun untuk kekurangan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai penugasan pemerintah RI.

Perum Bulog akan mendapat Rp 566 miliar dalam pembayaran utang public service obligation (PSO) dari pemerintah.

Selanjutnya adalah PT Pertamina (Persero) senilai Rp 45 triliun dalam pembayaran kompensasi selisih harga jual eceran jenis BBM tertentu (JBT) dan jenis BBM khusus penugasan (JBKP) premium tahun 2017 dan sebagian tahun 2018, belum termasuk cost of fund .

Sedangkan pencairan utang sebesar Rp 48,46 triliun kepada PT PLN ditujukan untuk kompensasi tarif tahun 2018 dan 2019 untuk menutup membayar selisih antara biaya penyediaan listrik dengan tarif yang ditetapkan pemerintah.

Sebelumnya, terdapat rencana pencairan utang pemerintah kepada PT Kimia Farma. Namun, utang sebesar Rp 1 triliun ini merupakan utang BPJS Kesehatan terkait penanganan Covid-19.

 

“Tapi dikembalikan ke BUMN dan Kimia Farma. Silahkan selesaikan langsung dengan pemerintah, sehingga tidak jadi bagian pencairan utang di DPR Komisi VI,” kata Aria.

Pinjaman Dana

Dalam skema pencairan dana talangan atau pinjaman, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk mendapat pinjaman Rp 3 triliun yang akan digunakan untuk memberikan relaksasi di industri hilir dan industri pengguna.

Pinjaman sebesar Rp 8,5 triliun juga diberikan kepada PT Garuda Indonesia guna mendukung kinerja perusahaan yang terdampak pandemi.