Komisi IX Dorong Pemerintah Percepat Pengembangan Vaksin Dalam Negeri

Anggota Komisi IX DPR , Saleh Partaonan Daulay mengatakan, adanya kejadian embargo kedatangan vaksin Astrazeneca tentu mempengaruhi program vaksinasi nasional.

Oleh karena itu, Saleh mendorong pemerintah untuk mempercepat pengembangan vaksin dalam negeri. Pasalnya, kata dia, Indonesia menjadi negara dengan penduduk terbanyak yang tidak mengembangkan vaksin Covid-19 secara mandiri.

“Sebetulnya bagaimana roadmap dari BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan) untuk mendukung pengadaan vaksin dalam negeri. Jangan sampai vaksin Nusantara enggak ada, vaksin luar negeri yang kita harapkan belum jelas. Lalu kita berharap pada apa,” kata Saleh pada Raker Komisi IX DPR di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (8/4/2021) malam.

Ia menyebutkan, Komisi IX sangat mendukung percepatan vaksin dalam negeri yang menjadi kebanggan nasional. Kata Saleh, dorongan dari DPR untuk percepatan uji klinis II pada vaksin Nusantara bukan sebagai bentuk intervensi, tetapi menjalankan fungsi pengawasan. Pasalnya, BPOM membuat sebuah kemunduran dengan memperlambat pengembangan vaksin Nusantara. Yang mana BPOM menyarankan vaksin Nusantara kembali ke tahap pra klinis.

BACA JUGA

Azis Syamsuddin Sesalkan jika Pemerintah Tak Dukung Pengembangan Vaksin Dalam Negeri

Pendapat senada juga disampaikan anggota DPR Komisi IX, Dewi Asmara. Menurut dia, BPOM jangan menggunakan standar ganda dalam penilain vaksin. Pasalnya, BPOM sangat mudah dan cepat saat mengeluarkan Emergency Use of Authorization (EUA) atau izin penggunaan darurat untuk vaksin Astrazeneca, meski di beberapa negara belum. Bahkan menghentikan penggunaan vaksin Astrazeneca karena adanya efek samping. Sementara untuk pengembangan vaksin produksi dalam negeri sangat sulit mendapat izin dari BPOM.

“Ketika Astrazeneca belum mendapat izin dari FDA ( Food and Drug Administration ), BPOM seakan-akan dalam satu hari mengeluarkan EUA untuk Astrazeneca. Ini rasa-rasanya apakah mungkin ada double standard mengingat Astrazeneca begitu cepat diberikan EUA, sementara vaksin dalam negeri dipersulit,” ucapnya.

Berita terkait: