Komisi I DPR: Perkecil Kemungkinan Informasi Bocor

Kementerian Koordinator (Kemko) Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) tidak lagi mengoordinasikan BIN. Hal ini mengacu Peraturan Presiden (Perpres) 73/2020 tentang Kemko Polhukam.

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Presiden (Perpres) 73/2020, kementerian/lembaga yang dikoordinasikan antara lain Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, dan instansi lain yang dianggap perlu.

Kini, BIN berada di bawah koordinasi presiden. Anggota Komisi I DPR Dave Akbarshah Fikarno menilai keputusan itu tepat. “Ada baiknya BIN memang langsung kepada Presiden sehingga itu memotong jalur birokrasi yang berkepanjangan,” kata Dave, Senin (20/7/2020).

Dave pun menyebut, “Menjaga kerahasiaan juga. Ya bukannya menuduh ada yang membocorkan, tetapi dengan BIN langsung ke Presiden, itu kan memotong mata rantai. Jadi, memperkecil kemungkinan informasi itu bocor.”

Dave mengatakan BIN memang hanya melapor langsung ke presiden tanpa perlu berkoordinasi ke kementerian lain, kecuali dibutuhkan. Dave juga menegaskan kinerja BIN selama ini cukup efektif. Dave meminta tidak ada pihak yang mempersoalkan koordinasi BIN langsung dengan presiden.

“Jadi, dengan begini, baik Presiden ataupun Kepala BIN bisa berkoordinasi kapanpun,” ucap politisi Partai Golkar ini.

Berita terkait: