Kinerja Intelijen Kejaksaan Harus Dievaluasi

Pengamat intelijen Ridlwan Habib, menilai, bergulirnya kasus buronan Djoko Tjandra merupakan salah satu indikasi adanya kelemahan fungsi intelijen di sebuah organisasi.

“Intelijen dalam hal ini harus dibedakan antara intelijen sebagai organisasi dan intelijen sebagai aktivitas. Kalau dalam konteks Djoko Tjandra, saya kira fungsi intelijen kejaksaan yang lebih harus disorot,” kata Ridlwan Habib, di Jakarta, Kamis (16/7/2020).

Menurutnya, dari rentetan kasus Djoko Tjandra, sepanjang yang diketahuinya lebih kepada kelemahan mekanisme kejaksaan yang berjalan. Untuk menilainya pun sebaiknya dilakukan evaluasi terkait kinerja intelijen kejaksaan.

“Barangkali perlu adanya evaluasi terkait kinerja intelijen kejaksaan. Dalam kasus Djoko Tjandra bagaimana statusnya, apakah dia buron atau bukan buron. Itu kan ada datanya di intelijen kejaksaan,” ungkapnya.

Karena itulah dirinya menyarankan adanya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja intelijen Kejaksaan Agung. Evaluasi dilakukan tidak hanya berangkat dari kasus Djoko Tjandra, tetapi juga dalam kasus-kasus buronan yang lain.

Dalam kesempatan itu Ridlwan juga menilai, fungsi intelijen sebenarnya ada pada kekuatan sisi analisis dan data. Terkait kasus Djoko Tjandra, data-data tentang di mana seorang buronan itu mestinya penjurunya adalah intelijen kejaksaan.

“Kalau itu tidak berjalan, ya kita harus memaklumi bahwa fungsi informasi dari satu lembaga lembaga lain itu kadang-kadang ada kendala. Bisa saja satu lembaga misalnya Polri tidak terima dengan baik terkait dengan data buronan,” ujarnya.

Karena kondisi itulah, menurutnya, kongkalikong aparat penegak hukum juga belum tentu menjadi penyebab sulitnya menangkap seorang buronan.

“Belum tentu penyebabnya itu (kongkalikong). Bisa saja ada kurang komunikasi. Ini menunjukkan perlu adanya koordinasi yang lebih intensif,” ungkapnya.

Dari kasus Djoko Tjandra, dikatakan Ridlwan, aparat penegak hukum harus meningkatkan koordinasi yang lebih intensif dari semua badan. Baik itu intelijen kejaksaan, intelijen imigrasi, hingga intelijen kepolisian. Semua dilakukan supaya tercipta sinergi yang lebih baik. 

Berita terkait: