Ketua Komisi I Pastikan DPR-Pemerintah Dukung Industri Pertahanan

Ketua Komisi I DPR Meutya Viada Hafid menegaskan bahwa DPR bersama pemerintah berkomitmen untuk terus mendukung industri pertahanan nasional.

Hal ini disampaikan Meutya ketika memimpin kunjungan kerja reses Komisi I DPR RI ke PT Pindad (Persero), Bandung, Jumat (17/7/2020).

Meutya menyatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya sudah menjanjikan mendorong industri pertahanan nasional. Sementara itu, Komisi I DPR juga telah melahirkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. Undang-undang ini, lanjutnya, mendorong industri pertahanan nasional untuk menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

“Karena itu, kita dorong yang saat ini sedang dijajaki adalah 4 miliar peluru (amunisi). Kemudian, ada beberapa jenis senjata yang juga dalam proses kontrak dengan Kementerian Pertahanan (Kemhan) serta Rantis (Kendaraan Taktis) Maung,” ungkap Meutya.

Diketahui, Kemhan dan PT Pindad sudah menandatangani Letter of Intent (LoI) penyediaan 1 miliar amunisi per tahun.

Mulai dari tahun 2020 hingga 2023, Pindad akan menyuplai 4 miliar amunisi untuk Kemhan dengan anggaran mencapai Rp 19 triliun. Pada tahun 2020, Kemhan memiliki anggaran hingga Rp 131 triliun. Sebelumnya di tahun 2019, anggaran Kemhan tercatat sebesar Rp 110 triliun. Untuk tahun 2021, Kemhan sudah mengajukan tambahan anggaran hingga Rp 129,3 triliun.

Besarnya anggaran tersebut, lanjut Meutya, tentu harus mampu memberikan nilai tambah bagi industri pertahanan dalam negeri.

“Ini merupakan sebagian dari banyak-banyak produk-produk dari PT Pindad yang perlu didorong untuk terus maju, sehingga targetnya bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri dalam rangka industri pertahanan,” ujar politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Dirinya menambahkan, implementasi UU Industri Pertahanan sudah berjalan. Walaupun tidak sekaligus menggunakan produk dalam negeri dan masih ada impor alutsista, kemajuan industri pertahanan nasional dapat terus terlihat.

“Walaupun kita ada impor alutsista, di situ tetap ada transfer of knowledge.  Itu yang menjadi prasyarat ketika kita melakukan kerja sama dengan luar negeri. Di dalam negeri sendiri, kita harapkan PT.Pindad bisa membantu dalam mengembangkan industri pertahanan nasional,” ujar Meutya.

Legislator dapil Sumatera Utara I itu menegaskan, salah satu bentuk dukungan pemerintah terhadap industri pertahanan nasional yaitu dengan membeli hasil produk-produknya. Menurutnya, banyak produk dalam negeri yang memiliki daya saing tinggi dan patut dibanggakan.

Berita terkait: