Ketua DPRD DKI Minta Anies Tegas Soal Potensi Klaster Covid-19 di Petamburan

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta agar Gubernur DKI Anies Baswedan turun tangan menangani persoalan adanya penolakan tracing oleh masyarakat di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat.

Menurutnya, Gugus Tugas Penanganan Covid-19 telah menjalankan tugasnya sudah sesuai prosedur yanga ada. Sebab kawasan tersebut sempat terjadi kerumunan akibat kegiatan yang digelar oleh pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.

“Karena bukan apa-apa, ini demi kemanusiaan. Kalau untuk diisolasi untuk melindungi manusia yang lain saja tidak mau terus mau jadi apa Jakarta. Gubernur harus tegas di sini,” kata Prasetio dalam keterangan tertulis, Minggu (22/11/2020).

Menurut dia, seluruh teknis dan mekanisme dalam pengendalian Covid-19 di Ibukota merupakan tugas Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Politikus PDI Perjuangan menyatakan pihaknya akan mendukung tindakan Pemprov DKI.

“Seperti kemarin, butuh aturan untuk mempertegas upaya-upaya petugas di lapangan dalam penanganan, sudah kita buat dan telah disahkan. Sekarang ayo sama-sama menegakkan aturan itu. Ketika terjadi pelanggaran sanksi dengan tegas sesuai aturan,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo meminta, masyarakat tidak menolak pemeriksaan Covid-19, baik melalui tes cepat maupun tes usap. Dia menegaskan, hal tersebut semata-mata untuk memutus penyebaran Covid-19.

“Jadi tidak ada alasan bagi masyarakat untuk menolak pelacakan kontak, penanganan kesehatan adalah sebuah kerja kemanusiaan,” ujar Doni dalam keterangannya, Minggu (22/11/2020).

Doni menjelaskan, dengan pelacakan maka akan semakin cepat diketahui apakah Covid-19 bersarang di tubuh atau tidak. Menurut dia, semakin cepat diketahui, maka akan memudahkan pasien menjalani pemulihan.

“Namun sebaliknya, bila terlambat, risiko tingkat kematian akan semakin tinggi, apalagi bila pasien juga memiliki penyakit bawaan,” kata dia.

Reporter: Ika Defianti (Liputan6.com)

Berita terkait: