Ketahanan Pangan Minimalkan Dampak Pandemi Covid-19

Board Member Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Arianto Patunru mengatakan, Indonesia perlu berupaya mencapai ketahanan pangan dan menghindari proteksionisme untuk meminimalkan dampak pandemi Covid-19.

Memastikan ketersediaan kebutuhan pangan, dinilai akan memberikan akses kepada masyarakat luas, terlebih mereka yang penghasilannya terdampak pandemi, untuk memenuhi kebutuhan pangannya dengan harga yang terjangkau.

BACA JUGA

Jokowi Alokasikan Anggaran Rp 104,2 Triliun untuk Ketahanan Pangan

Berdasarkan Indeks Ketahanan Pangan Global 2019, Indonesia berada di peringkat ke 62 dari 113 negara. Peringkat ini berada di bawah negara tetangga seperti Vietnam, Malaysia dan Thailand serta beberapa negara Afrika seperti Ghana dan Botswana. Laporan ini, menurutnya, harus disikapi secara serius, sebab Indonesia memiliki lebih dari 250 juta populasi yang perlu dipastikan pemenuhan kebutuhan pangannya.

” Ketahanan pangan dapat dicapai dengan menjamin ketiga komponen, ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas,” kata Arianto Patunru dalam keterangan tertulisnya, Jumat (21/8/2020).

Arianto menjelaskan, ada beberapa mispersepsi yang selama ini beredar di masyarakat. Misalnya, mengenai anggapan Indonesia adalah negara pertanian. Padahal, Indonesia tidak selalu diuntungkan secara geografis. Vietnam dan Thailand terletak dekat dengan delta Sungai Mekong yang menjadikan tanah mereka subur. Tanah Indonesia juga subur, tapi tidak sesubur mereka, misalnya untuk beras.

BACA JUGA

Antisipasi Krisis Pangan dan Resesi, Food Estate Perlu Didesain Ulang

Ia menambahkan, bisa saja produktivitas beras di Indonesia lebih tinggi, tapi dengan berbagai biaya tambahan, seperti pupuk dan irigasi. Produktivitas bisa digenjot, namun hal ini diikuti dengan biaya tambahan. Ada hal-hal di mana berbagai variabel ketahanan pangan bisa terpengaruh kondisi di masing-masing negara, seperti akses ke irigasi, akses transportasi, logistik, akses ke air.

Pangan sendiri juga memiliki rantai distribusi seperti produksi, distribusi dan konsumsi. Di dalam rantai ini, ada juga isu logistik yang tidak murah, jarak, sistem pergudangan, cold storage , yang memengaruhi penilaian dalam indeks ini.

“Pandemi Covid-19 membuat pemerintah menerapkan berbagai kebijakan pembatasan, seperti physical distancing dan PSBB. Apakah hal ini ada pengaruhnya terhadap kelancaran rantai pasok pangan? Walaupun PSBB mengecualikan sektor pangan, tapi berjalannya sektor ini juga perlu didukung industri lain seperti transportasi dan pengemasan yang terkena dampak PSBB,” jelas ekonom Australian National University (ANU) tersebut.

BACA JUGA

Pesantren Tangguh Perkuat Ketahanan Pangan Masyarakat

Menurut Arianto, logistik menjadi sangat penting, baik lalu lintas barang di dalam dan luar negeri. Ia menjelaskan, pemerintah perlu berhati-hati untuk memastikan jalannya sektor pangan karena krisis Covid-19 yang awalnya adalah krisis kesehatan juga menjalar ke krisis ekonomi karena adanya berbagai pembatasan. Hal ini menyebabkan adanya penurunan penghasilan bagi sebagian orang dan terhambatnya akses pedagang pasar dan toko.

Terbatasnya penghasilannya membuat sebagian keluarga, terutama mereka yang tergolong masyarakat berpenghasilan rendah, harus menyesuaikan pola konsumsi, seperti mengutamakan makanan yang tahan lama daripada makanan yang segar, seperti daging, ikan dan sayur. Hal ini berakibat pada menurunnya akses kepada makanan bernutrisi, terutama pada anak-anak.

Berita terkait: