Kerja Sama Pertamina dan Lembaga Penegak Hukum Dinilai Strategis

Kerja sama PT Pertamina dan lembaga penegak hukum dinilai sebagai langkah strategis dan sangat tepat dalam mendukung tata kelola perusahaan yang baik ( good corporate governance /GCG) dalam BUMN tersebut.

Menurut pengamat migas dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Fahmy, kerja sama itu memang diperlukan, termasuk di antaranya untuk mendampingi Pertamina dalam melaksanakan berbagai proyek strategis nasional. “Pendampingan itu merupakan upaya Pertamina dalam mewujudkan nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas,” kata dia, Rabu (27/1/2021).

Meskipun demikian, lanjut mantan anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas itu, kerja sama tersebut tetap harus dibarengi upaya lain, yakni perbaikan tata kelola dan tata cara pengambilan keputusan. “Jadi selain kerja sama dengan KPK dan Kejaksaan Agung, misalnya, kedua upaya tersebut tetap dibutuhkan agar BUMN tersebut bisa benar-benar memerangi mafia migas,” jelas dia.

Dia mengatakan, upaya yang komprehensif tersebut bisa membuat Pertamina sangat transparan. Jika dilakukan konsisten, akan membuat tata kelola perusahaan sangat baik dan terbuka, sehingga semua orang bisa melihat.

Sebelumnya, Pertamina menggandeng sejumlah lembaga penegak hukum untuk mengawal berbagai proyek strategisnya. Inisiatif kerja sama dilakukan Pertamina dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Kejaksaan Agung RI.

Kerja sama tersebut merupakan bentuk penerapan GCG dan komitmen Pertamina dalam meningkatkan kelangsungan usaha yang sehat, kompetitif, dan meningkatkan kepercayaan dan pelayanan publik.

Berkat dukungan KPK pula, Pertamina juga berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara atas aset senilai Rp 9,5 triliun yang berlokasi di Sumatra Selatan dan Kalimantan Barat.

Berita terkait: