Keputusan Hakim Tunda Sidang PK Djoko Tjandra Dinilai Tepat

Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menilai tepat keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) untuk menunda sidang permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan terpidana dan buronan perkara pengalihan hak tagih Bank Bali Djoko Tjandra hingga Senin (27/7/2020).

Tiga Kali Mangkir, Pengacara Bantah Djoko Tjandra Takut Ditangkap

Boyamin yang mengikuti jalannya persidangan menilai keputusan hakim telah jelas. Majelis Hakim menolak permintaan Djoko Tjandra dan kuasa hukumnya untuk memberikan kesempatan kepadanya hadir dalam persidangan serta menolak permintaan agar sidang digelar secara daring.

“Maksud (hakim) kesempatan untuk pemohon atau kuasa pemohon sudah selesai. Tadi kan bahasanya sederhana, permintaan sidang daring ditolak, permintaan penundaan ditolak,” kata Boyamin usai persidangan di PN Jaksel, Senin (20/7/2020).

Boyamin mengatakan, keputusan Hakim menunda persidangan hingga pekan depan adalah memberikan kesempatan kepada Jaksa untuk menyampaikan pendapat secara tertulis mengenai tindakan Djoko yang telah tiga kali mangkir dari persidangan. Sebenarnya, kata Boyamin, Jaksa dapat menyampaikan langsung pendapatnya secara lisan dalam persidangan hari ini. Boyamin meyakini Majelis Hakim akan mengabulkan permintaan Jaksa dan tidak perlu menunda persidangan hingga pekan depan.

“Pasti (Jaksa) harus dikasih kesempatan kecuali kalau Jaksa tadi kemudian interupsi ‘Yang Mulia kami cukup pendapat lisan’, maka akan dikabulkan (Hakim) dan sudah tidak ada penundaan lagi. Dibikin lah akte tentang berita acara proses persidangan dengan kondisi yang seperti apa adanya kemarin. Diberi kesempatan tiga kali tidak hadir dan hari ini juga tidak hadir,” katanya.

Baca juga:  Pakar: Permintaan Sidang Daring Djoko Tjandra Tak Akan Dikabulkan

Boyamin menilai, dalam proses persidangan, Majelis Hakim telah secara tegas menyatakan kewajiban Djoko Tjandra selaku pemohon PK untuk hadir dalam persidangan sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 1 tahun 2012. Untuk itu, Boyamin meyakini dalam memori PK nanti, Majelis Hakim akan menyatakan proses PK tidak memenuhi syarat karena pemohon tidak hadir.

“Hakim pasti memberikan pendapat dalam memori PK yang akan dibuat berkasnya nanti bahwa proses ini tidak memenuhi syarat karena tidak hadirnya pemohon dalam hal ini Djoko Tjandra,” katanya.

Boyamin mengakui tak melihat kejanggalan atas keputusan Majelis Hakim kembali menunda persidangan untuk memberikan kesempatan kepada Jaksa menyampaikan pendapatnya. Menurut Boyamin, justru akan janggal jika Jaksa tidak diberikan kesempatan menyampaikan pendapat, karena kesempatan menyampaikan pendapat telah diberikan Hakim kepada Djoko Tjandra melalui kuasa hukumnya.

“Ini proses sidang pidana justru kalau tidak dikasih kesempatan Jaksa memberikan pendapat tertulisnya, nanti hakim malah salah karena tidak berimbang. Hakim kan hanya boleh keadilan,” katanya.

Apalagi, kata Boyamin, dalam proses permohonan PK, hakim pengadilan tingkat pertama hanya memiliki hak untuk berpendapat dan selanjutnya meneruskan ke Ketua Pengadilan yang akan menyerahkan berkas perkara ke MA. Pengadilan tingkat pertama hanya berfungsi pelayanan administrasi, meski diberi kewenangan verifikasi terhadap proses dan bukti-bukti.

“Bahkan ada hakim yang bahasanya takut ketika sidang PK tidak berani bertanya pada saksi yang dihadirkan para pihak karena dia tidak punya kewenangan apa-apa. Hanya berhak pendapat. Jadi apa yang terjadi menurut saya justru hakim tegas dengan prosedur. Sudah diberi kesempatan tiga kali tidak hadir dan sesuai SEMA harus hadir,” katanya.

Berita terkait: