Kempupera: Vaksin Jadi Momentum Kebangkitan Ekonomi

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ( Kempupera ) menilai vaksinasi yang sudah dimulai di Indonesia menjadi momentum kebangkitan ekonomi. Keberadaan vaksin membuka jalan kembalinya proyek infrastruktur dan pergerakan masyarakat.

Hal itu disampaikan Staf Ahli Menpupera Bidang Teknologi Industri dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja pada Konferensi Pers Sosialisasi Pemberlakuan Tarif Jalan Tol Jakarta-Cikampek dan Jakarta-Cikampek Elevated serta Penyesuaian Tarif Tol Jasa Marga Group, Kamis (14/1/2021).

Menurut Endra, keberadaan vaksin yang sudah dimulai Presiden Joko Widodo menjadi momentum kebangkitan ekonomi Indonesia, sehingga pembangunan jalan tol akan membuka lapangan kerja berskala besar. Termasuk penggunaan sumber daya dalam negeri seperti semen, baja, dan multiplier effect lain, serta fungsi intermediasi bank, daya tarik investasi, dan penyerapan tenaga kerja. Bukan hanya itu, jalan tol juga bakal memacu sektor riil dengan multiplier effect bagi perekonomian nasional.

“Saya kira, manfaat jalan tol sudah bisa kita lihat terutama dari sisi logistik. Ditambah, dukungan jalan tol juga sudah mulai kita rasakan. Jadi, pada tahun 2020 kita memasuki beberapa ruas tol yang jatuh tempo penyesuaian tarifnya, namun ditunda pemerintah karena pertimbangan Pandemi Covid-19,” jelas Endra.

Di beberapa ruas Palimanan-Kanci, misalnya. Jadwal kenaikan tarif di ruas tersebut seharusnya diberlakukan pada 30 November 2019, namun Surat Keputusan (SK) Menpupera baru dikeluarkan pada 31 Agustus 2020. Kemudian ruas Padalarang-Cileunyi. Kalau merujuk pada Pengusahaan Penandatangan Jalan Tol (PPJT), tarifnya dijadwalkan naik pada Februari 2020, tapi SK Menpupera terbit 26 Juni 2020.

Demikian juga dengan tarif di Japek II Elevated yang sudah diresmikan presiden sejak 12 Desember 2019 lalu dan beroperasi tanpa tarif selama 13 bulan. “Jadi kami berharap, penyesuaian tarif ini diberlakukan mulai 17 Januari pukul 00.00 WIB,” tutur Endra.

BACA JUGA

Mulai 17 Januari, Jasa Marga Akan Naikkan Tarif di Sejumlah Ruas Tol

Lebih lanjut, penyesuaian tarif juga diberlakukan untuk mengimbangi inflasi serta meningkatkan pelayanan bagi pengguna jalan. Sebab, penyesuaian tarif tol akan mendukung kinerja para operator jalan tol khususnya dalam meningktakan kualitas layanan, menutup kenaikan biaya operasional, dan mengembalikan investasi.

Endra memastikan, Kempupera sudah mengecek secara ketat pemenuhan Standard Pelayanan Minimum (SPM) yang meliputi kondisi jalan, kecepatan tempuh rata-rata, aksesibilitas, dan mobilitas keselamatan pengguna.

“Kami mengupayakan agar Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) terus berkomitmen meningkatkan pelayanan sehingga seluruh SPM dapat terpenuhi dan masyarakat bisa merasakan manfaatnya secara nyata,” ucap Endra. Ia juga mengaku, terkait penyesuaian tarif, PUPR sudah melakukan sosialisasi sejak beberapa bulan lalu melalui berbagai media.

Tarif Ruas Tol Waskita Tollroad Naik
Hal serupa juga disampaikan Kepala Bagian Umum Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Mahbullah Nurdin. Menurutnya, penyesuaian tarif di beberapa ruas yang dikelola PT Jasa Marga (Persero) Tbk telah mengalami penundaan. Karena itu, dalam waktu dekat penyesuaian tarif di beberapa ruas jalan tol akan dilaksanakan.

“Ada 6 ruas plus 1 yang dikelola Jasa Marga. Tapi di luar ruas Jasa Marga Group, ada juga ruas tol Waskita Toll Road yang dalam waktu bersamaan akan diberlakukan penyesuaian tarif,” ungkap Nurdin, Kamis (14/1/2021).

Ruas-ruas Jasa Marga yang mengalami penyesuaian tarif pada 17 Januari 2021 adalah Jakarta Outer Ring Road/JORR (E1, E2, E3, W2U, W2S dan Pondok Aren-Bintaro Viaduct-Ulujami), Cikampek-Padalarang (Cipularang), Padalarang-Cileunyi (Padaleunyi), Semarang A, B, C, Palimanan-Kanci (Palikanci), dan ruas Surabaya Gempol (Surgem). Sedangkan satu ruas tarif integrasi di Tol Jakarta – Cikampek (Japek) Elevated dan eksisting. Adapun dua ruas jalan tol di bawah pengelolaan PT Waskita Toll Road yakni Jalan Tol Pejagan – Pemalang dan Kanci – Pejagan.

“Ini SK menterinya sudah keluar tahun 2020 lalu dan sampai saat ini belum diterapkan penyesuaian tarif. Namun pada saatnya nanti, total 8 ruas plus 1 ini akan diberlakukan penyesuaian tarif secara bersamaan pada 17 Januari 2021 pukul 00.00 WIB,” ucap Nurdin.

Ia mengingatkan, penyesuaian tarif dilakukan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Presiden (PP) Nomor 15 Tahun 2005 atau perubahan PP Nomor 30 Tahun 2017.

“Jadi mau tidak mau, penyesuaian tarif merupakan keniscayaan sekaligus amanat UU dan PP serta amanat dari PPJT,” ujar Nurdin. Di regulasi tersebut juga disebutkan bahwa evaluasi penyesuaian tarif dilakukan setiap dua tahun sekali berdasarkan laju inflasi di masing-masing daerah.

Meski demikian, penyesuaian tarif tidak serta merta dilaksanakan tepat dua tahun sekali karena mempertimbangkan performa badan usaha terutama terkait pemenuhan SPM. “SPM merupakan hal mutlak. Salah satu item saja tidak terpenuhi, maka penyesuaian tarif bakal ditunda,” tegas Nurdin.

Untuk itu, BUJT harus memberikan performa dan pelayanan optimal kepada pengguna jalan. Lebih penting, penyesuaian tarif di 8 ruas juga menghitung kemampuan pengguna jalan. Termasuk memerhatikan besaran keuntungan biaya operasi dan kelayakan inflasi jalan tol. Semuanya merupakan amanat UU dan berlandaskan hukum.

Menurutnya, Kementerian PUPR melalui BPJT sangat serius memerhatikan keseimbangan dan keberlanjutan industri jalan tol. Karena industri jalan tol dibangun bukan dari dana APBN seluruhnya tetapi melibatkan sektor swasta.

“Jadi keseimbangan antar keberlanjutan industri jalan tol ini harus kita perhatikan dengan melihat kepentingan konsumen,” imbuh dia.

Artinya, penundaan penyesuaian tarif tidak serta merta diberlakukan tanpa alasan. Yang jelas, alasan Pandemi Covid-19 sangat memberatkan. Namun dengan dimulainya vaksin, pertumbuhan ekonomi saat ini sudah cenderung membaik.

Berita terkait: