Kempupera Targetkan 4 RPP Turunan UU SDA Rampung Desember

Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) turunan Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (SDA) di internal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ( Kempupera ) ditargetkan selesai pada Desember 2020. Sesuai amanat UU, RPP itu harus sudah disahkan pada 16 Oktober 2021.

Hal itu disampaikan Sekretaris Ditjen Sumber Daya Air Kempupera, Ir Charisal Akdian Manu MSi, saat ditanyakan mengenai perkembangan pembahasan RPP turunan UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang SDA yang baru disahkan DPR pada Oktober tahun lalu.

“Kami semula menargetkan pembuatan RPP Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA). Tetapi kami (Ditjen SDA) akan mencoba untuk membuat dua RPP lagi,” ujar Charisal dalam keterangan pers yang diterima, Jumat (17/7/2020).

Pria yang akrab dipanggil Roga ini menyebutkan, dua RPP tambahan itu terdiri dari RPP Sumber Air (PP SA) dan RPP Irigasi. Sedangkan untuk satu RPP lagi, yaitu RPP Sistem Penyediaan Air Minun ( SPAM ), pembahasannya akan dilakukan di Dirjen Cipta Karya Kempupera.

“Jadi UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang SDA nantinya turunannya ada empat PP yaitu PP PSDA, PP SA, PP Irigasi, dan PP SPAM,” jelasnya.

Roga menyampaikan, keempat RPP itu ditargetkan selesai pembahasannya di internal Kempupera pada Desember 2020. “Sedangkan sesuai amanat Undang-undang, RPP itu harus sudah disahkan pada Oktober 2021,” tandas Roga.

Sebelumnya, Dirjen Sumber Daya Air (SDA) Kempupera, Jarot Widyoko mengatakan, sudah memerintahkan Sekretaris Ditjen SDA untuk melakukan pembahasan terhadap Peraturan Pemerintah (PP) yang akan menjadi petunjuk teknis (Juknis) bagi pelaksanaan UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang SDA.

“PP (UU) SDA masih diproses dan dibahas di bagian hukum. Kan ada 4 itu PP-nya. Jadi sedang diproses,” ujar Jarot usai mendampingi Menpupera, Basuki Hadimuljono, dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR, Rabu (15/7/2020).

Jarot menegaskan, pembahasan PP itu belum melibatkan instansi lain, dan untuk sementara dibahasnya di tingkat Sesditjen SDA dulu. “Sesditjen yang saya minta dulu untuk membahasnya. Jadi ini masih internal dulu dan belum melibatkan instansi terkait lain,” jelasnya.

Di tempat terpisah, Direktur Pengairan dan Irigasi Kementerian PPN/Bappenas, Abdul Malik Sadat Idris, memperkirakan peraturan sebelumnya yaitu PP Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum ( SPAM ) tetap akan menjadi acuan bagi penyusunan PP dari UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang SDA.

“Ini kemungkinan isinya hampir sama dengan yang ada di peraturan terdahulu yang sudah berjalan baik. Yang mungkin berbeda hanya yang tidak diperbolehkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Itu saya pikir yang terbarunya,” jelas Abdul Malik.

Selain PP, Abdul Malik juga memperkirakan akan ada juga Perpres. “Tapi, paling tidak PP induknya harus dikeluarkan dulu,” tegasnya.

Kalangan industri sangat berharap peraturan pemerintah (PP) sebagai petunjuk teknis UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang SDA ini dapat segera diselesaikan agar mereka memiliki kepastian usaha. Utamanya, terkait perizinan pengusahaan air yang hingga saat ini masih mengacu pada surat edaran Menpupera dan Menteri ESDM.

Beberapa daerah bahkan menolak mengeluarkan perpanjangan perizinan, karena menganggap surat edaran yang dikeluarkan oleh dua menteri itu dinilai kurang kuat.

Berita terkait: