Kemkop dan UKM Beri Bantuan untuk Pelaku UKM Korban Banjir Bandang Garut

Kementerian Koperasi (Kemkop) dan UKM memberikan bantuan berupa bahan pangan (sembako), pakaian, obat-obatan, hingga keperluan ibu dan anak, bagi korban bencana banjir bandang yang menerpa wilayah Garut Selatan.

Ada empat kecamatan yang terkena dampak cukup parah. Yaitu, Cibalong, Pemeungpeuk, Cikelet, dan Cisompet. “Saya ditugaskan Presiden Joko Widodo untuk meninjau langsung dampak yang ditimbulkan bagi warga hingga proses penanganannya,” ucap Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki kepada wartawan di Posko Bantuan Bencana, Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Sabtu (17/10/2020) sebagaimana dalam siaran persnya.

Teten mengapresiasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atas respon cepat penanganan bencana, dari mulai awal bencana sampai tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.

“Presiden RI sudah menugaskan Kempupera, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, untuk pemulihan ekologi yang ditimbulkan dari banjir bandang. Termasuk memperbaiki sarana infrastruktur yang rusak,” jelas Teten.

Teten berharap kewaspadaan masyarakat akan bencana harus terus ditingkatkan. Pasalnya, sekitar empat bulan ke depan baru memasuki puncak musim penghujan. “Saya minta kemandirian masyarakat harus terus dibangun, terutama dalam menghadapi setiap bencana alam,” tandas Teten.

Bantuan dari Kemkop dan UKM tersebut, di dalamnya mencakup juga bantuan lain dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB KUMKM), Bank BNI, Kospin Jasa, KSP Sahabat Mitra Sejati, Gakopsyah Jabar, dan Inkopsyah (BMT-BMT).

Bahkan, Koperasi Syariah BMT It-Qan (Bandung) mencatat ada 114 anggotanya yang terdampak banjir bandang tersebut. Para anggota Kopsyah It-Qan itu semuanya berprofesi sebagai pedagang dan usaha mikro.

Dialog Koperasi

Usai memberikan bantuan, Teten berdialog dengan perwakilan koperasi yang ada di Garut Selatan. Diantaranya, Koperasi Karang Tumaritis (Cikelet), Koperasi Cahaya Bahari (Pamalayan), Koperasi Karya Mandiri (Cibolang), Koperasi Mutiara Sancang (Cibolang).

Dalam dialog tersebut, dua orang perwakilan koperasi memaparkan beberapa permasalahan yang menimpa koperasi di Garut Selatan. Terutama, pasca bencana banjir bandang.

Diantaranya, banyak perahu nelayan (45%) yang rusak parah dan hilang terbawa banjir, berkurangnya permodalan koperasi, hingga banyak usaha mikro yang belum tersentuh program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM).

Terkait perahu nelayan yang terdampak banjir, Teten meminta koperasi-koperasi tersebut untuk mengajukan proposal dana bergulir ke LPDB KUMKM.

“Sudah bukan zamannya lagi minta-minta bantuan. Karena, pemerintah sudah menyediakan banyak kemudahan untuk koperasi, termasuk perkuatan permodalan koperasi,” ucap Teten.

Sementara menyangkut BPUM, Teten mengakui bahwa program tersebut dirancang dengan data yang ada. Yakni, BPUM akan disalurkan kepada sekitar 12 juta pelaku usaha mikro. “Namun, yang mendaftar mencapai 22 juta pelaku usaha mikro,” ungkap Teten.

Oleh karena itu, Teten meminta para pelaku usaha mikro di seluruh Indonesia agar mendaftarkan usahanya ke kantor kecamatan atau dinas KUKM setempat. “Segala bentuk perijinan untuk UMKM sudah dipermudah. Dan itu sudah masuk dalam UU Cipta Kerja,” jelas Teten.

Ke depan, Teten akan menjadikan koperasi sebagai agregator bagi ekonomi rakyat. Dimana yang tadinya bisnis secara sendiri-sendiri, diarahkan untuk membentuk wadah koperasi agar tercapai skala keekonomian dari usahanya.

Pihaknya juga tengah merancang pilot project Korporasi Koperasi bagi nelayan. Nelayan-nelayan kecil akan didorong untuk bergabung dengan koperasi, agar masuk ke skala ekonomi.

Selain itu, koperasi nelayan juga didorong untuk mengembangkan industri pengolahsn ikan. Dengan begitu, produk dari nelayan ada offtaker -nya. “Sehingga, nantinya pembiayaan bagi koperasi bukan lagi yang beresiko tinggi,” pungkas Teten.

Berita terkait: