Kemkes Bantah Tujuh Pejabat Eselon Mundur

Kementerian Kesehatan (Kemkes) membantah kabar pengunduran diri tujuh pejabat eselon 1 dan eselon 2 di lingkup kementerian itu. Kemkes menegaskan, pergantian atau mutasi pejabat adalah hal yang sangat lumrah di semua lembaga pemerintah. Selain itu, pejabat bersangkutan telah memasuki batas usia pensiun, sehingga memilih jabatan fungsional.

Dihubungi Kamis (16/7/2020), Sekjen Kemkes Oscar Primadi mengatakan, kabar mengenai tujuh pejabat yang mundur karena tidak sepaham dengan Menkes Terawan Agus Putranto adalah tidak benar. Seluruh pejabat yang dilantik menjabat fungsional oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto sudah memasuki batas usia pensiun, yaitu 60 tahun untuk eselon 1 dan eselon 2.

“Semua sudah sesuai ketentuan. Tidak dipecat, tidak mengundurkan diri, bukan, itu salah. Asumsi ini buang jauh-jauh deh , kita normal-normal saja di kantor,” kata Oscar.

Menurut Oscar, yang bersangkutan berkeinginan untuk melanjutkan pengabdiannya dalam bidang kesehatan melalui jalur fungsional sebagaimana spesialisasinya masing-masing untuk lima tahun ke depan. Ini sangat dimungkinkan oleh regulasi.

Jadi, secara jabatan struktural pejabat eselon 1 dan eselon 2 ini sudah memasuki batas usia pensiun 60 tahun, tetapi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah 65 tahun. Selama lima tahun tersebut mereka akan mendedikasikan keahlian dan tenaganya untuk Kemkes sesuai kepakarannya.

“Jadi ini sangat-sangat lumrah. Menurut ketentuan kalau seseorang akan pensiun, dan yang bersangkutan ingin memperpanjang masa pengabdiannya di bidang kesehatan maka bisa dengan menjadi pejabat fungsional ahli utama yang batas pensiunnya 65 tahun. Rata-rata semua yang dilantik Menkes sudah mendekati 60 tahun. Jadi intinya, ini adalah pilihan,” kata Oscar.

Menurut Oscar, proses mutasi pejabat tersebut pun sudah dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan administrasi kepegawaian. Proses untuk berpindah dari jabatan struktural ke jabatan fungsional pun sudah dipersiapkan lama, tidak sekonyong-konyong.

Yang bersangkutan mengajukan permohonan untuk jabatan fungsional, lalu Kemkes mengajukannya ke Kementerian Sekretariat Negara (Setneg). Lalu kira-kira di akhir Mei keluar surat persetujuan dari Setneg yang dikirim ke Kemkes.

Intinya bahwa menyetujui pejabat eselon tersebut masuk dalam jabatan fungsional sesuai bidang masing-masing. Isi surat Setneg tersebut juga memberikan mandat kepada Menteri Kesehatan untuk melantiknya sesegera mungkin.

“Jadi proses yang dilakukan panjang, tidak mendadak. Kita lakukan sesuai prosedur dan regulasi administrasi kepegawaian. Kami juga koordinasi dengan instansi lain yang berwenang, seperti BKN dan Setneg untuk penetapan ini,” kata Oscar.

Sumber lain di Kemkes yang tidak bersedia namanya disebutkan juga mengatakan, surat dari Setneg memberikan mandat kepada Menkes Terawan untuk segera melantik pejabat tersebut. Ini jadi dasar untuk tujuh pejabat tersebut mulai mengabdi pada profesinya yang baru.

“Menkes tidak bisa menolak permintaan mereka. Harus disetujui karena mereka punya ilmu yang bisa disumbangsihkan kepada negara. Kalau tidak dilantik justru Pak Menkes yang salah. Namanya pejabat ahli utama yang melantik harus Menkes, tidak boleh pejabat yang selevel,” kata sumber tersebut.

Menurut dia, jika tidak dilantik sekarang, tujuh pejabat tersebut benar-benar masuk pensiun. Jika sudah pensiun, mereka tidak bisa lagi melanjutkan ke jabatan fungsional. Padahal mereka memiliki tenaga dan kepakaran yang bisa bisa disumbangkan untuk sektor kesehatan.

Ketua Umum DPP Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia, Mahesa Paranadipa Maikel, mengatakan, tidak ada kaitannya pandemi Covid-19 dengan sejumlah pejabat Kemkes yang menjabat fungsional. Misalnya, Bambang Wibowo sebagai Dirjen Pelayanan Kesehatan (Yankes) beralih jabatan fungsional sebagai dokter pendidik klinis ahli utama pada Kemkes.

Meskipun untuk saat ini terjadi kekosongan jabatan Dirjen Yankes tidak berpengaruh ke penanganan Covid-19. Masih ada pejabat eselon 2 dan 3 yang bisa melanjutkan pekerjaannya.

“Dalam kondisi pandemi seperti saat ini tidak hanya Dirjen Yankes yang berperan, tetapi semua struktur di Kemkes punya peran dan fungsi. Jadi jangan dikaitkan kaitkan pandemi dengan alih jabatan pejabat,” kata Mahesa.

Menurut Mahesa, pemberitaan mengenai pengunduran diri pejabat Kemkes sangat tidak produktif di tengah pandemi Covid-19 saat ini. Bisa dikategorikan kabar palsu alias hoax . Sekalipun benar, ini tidak ada faedahnya. Seharusnya energi bangsa ini dikerahkan untuk bagaimana menurunkan kasus positif Covid-19 yang kini terus meningkat.

“Ujung-ujungnya ada tendensi politis. Bisa saja. Kemarin Jokowi marah marah soal pembiayaan Covid-19, muncul isu reshuffle . Habis energi kita hanya mengurus hal-hal yang tidak ada faedahnya,” kata Mahesa.

Dilantik

Sebelumnya, Bambang Wibowo mengakhiri jabatannya sebagai Dirjen Pelayanan Kesehatan. Ia resmi beralih jabatan fungsional sebagai Dokter Pendidik Klinis Ahli Utama pada Kemkes. Pelantikan dilakukan berbarengan dengan dilantiknya enam pejabat lain oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto di Gedung Kemkes, Rabu (15/7/2020).

Menkes Terawan mengucapkan terima kasih atas pengabdian dan dedikasi tinggi yang sudah diberikan kepada Kemkes.

“Khusus kepada dokter Bambang, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas pengabdian dan dedikasi yang tinggi yang telah saudara berikan sebagai Dirjen Yankes sejak 2016. Selamat bertugas kembali sebagai pejabat fungsional Dokter Pendidik Klinis Ahli Utama,” kata Menkes Terawan.

Pejabat lain dari Ditjen Pelayanan Kesehatan yang dilantik, antara lain Agus Hadian Rahim sebagai Dokter Pendidik Klinis Ahli Utama, Tri Hesty Widyastoeti Marwotosoeko sebagai Dokter Pendidik Klinis Ahli Utama, Hadi Pranoto sebagai Dokter Ahli Utama, Yuliatmoko Suryatin sebagai Dokter Pendidik Klinis Ahli Utama pada Kemkes.

Sementara untuk pejabat dari Sekretariat Jenderal ada Desak Made Wismarini sebagai Arsiparis Ahli Utama, dan Indirawati Tjahja Noto Hartojo sabagai peneliti ahli utama.