Kementerian ATR Beberkan Kendala Pemantauan dan Evaluasi Hak Tanah

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR BPN) membeberkan beberapa hambatan yang ditemui dalam melakukan pemantauan dan evaluasi hak atas tanah. Di antaranya informasi hak atas tanah di Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) tidak lengkap.

“Dalam melakukan pemantauan, ini hal yang seringkali kami temui saat kami menemukan objek namun objeknya belum tersedia di KKP,” kata Direktur Pengendalian Hak Tanah, Alih Fungsi Lahan, Kepulauan dan Wilayah Tertentu Asnawati dalam PPTR Expo, Senin (22/2).

Kedua, tidak adanya dokumen di Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah dan Kantor Pusat saat hendak mengumpulkan data. Ketiga ialah citra geografis yang tidak update. Asnawati mengatakan, ketika pihaknya melakukan interpretasi, kondisi di lapangan ternyata sudah tidak sesuai dengan apa yang tertuang di citra itu sendiri.

“Misalnya tanah tidak diusahakan tadinya, ternyata di lapangan diusahakan,” katanya.

Keempat, pemegang hak tidak kooperatif. Kendala ini menjadi kendala yang cukup sulit bagi pihaknya. Lalu, situasi yang tidak kondusif karena sengketa juga turut mempengaruhi pelaksanaan evaluasi hak tanah.

“Lalu, peralatan kurang memadai. Mungkin ini tidak dominan karena sistemnya bisa dipinjamkan dari Kantor Pertanahan atau Kantor Wilayah,” pungkasnya.

Reporter: Athika Rahma

Sumber: Liputan6.com

Berita terkait: