Kemenhub Catat Realisasi Padat Karya Capai 82,34 Persen

Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kementerian Perhubungan Agus Purnomo mencatat, realisasi program padat karya per september mencapai Rp 60,9 miliar atau setara 82,34 persen. Dari total pagu yang dialokasikan Rp 73,9 miliar.

Agus mengatakan program padat karya penting untuk pemberdayaan masyarakat, khususnya kelompok unskill. Sehingga proses pemulihan ekonomi nasional bisa lebih cepat.

“Dalam rangka mendukung kebijakan pemulihan ekonomi nasional, terakhir kami juga menyiapkan program pemberdayaan masyarakat yang terdampak luas wabah covid. Sehingga bisa memberikan impact langsung ke masyarakat kelompok unskill,” jelas dia saat memperingati Hari Perhubungan Nasional, di Jakarta , Kamis (17/9).

Program padat karya ini ditargetkan menyasar 29 provinsi, yakni Aceh, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur.

Kemudian, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Adapun jumlah tenaga kerja yang diserap sebanyak 3.618 orang dengan 53.906 hari orang kerja (HOK). Total Pelaksana Kabupaten sebanyak 109 satuan kerja dan Pelaksana kota ada 93 satuan kerja.

Pagu Anggaran Rp 11,4 Triliun di 2021

Sebelumnya, Agus menyampaikan, Ditjen Perhubungan Laut mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 11,4 triliun di tahun 2021. Hal itu disampaikannya saat melaksanakan rapat dengan Komisi V DPR RI, Kamis (10/9).

“Pagu anggaran Ditjen Hubla Rp 11,4 triliun dengan tambahan Rp 1,1 triliun dari pagu indikatif sebelumnya, dengan rincian program dukungan manajemen teknis sebesar Rp 3,3 triliun dan program infrastruktur dan konektivitas sebesar Rp 8,1 triliun,” jelas Agus dalam rapat.

Secara rinci, anggaran tersebut dialokasikan untuk beberapa bidang di sektor perhubungan laut. Bidang lalu lintas angkutan laut mendapat anggaran Rp 2,2 triliun, lalu bidang kepelabuhanan sebesar Rp 3,5 triliun.

Adapun bidang kenavigasian mendapat anggaran Rp 1,5 triliun, bidang perkapalan dan kelautan Rp 66 miliar, Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Rp 861 miliar dan bidang kesekretariatan sebesar Rp 3,6 triliun.

“Berdasarkan jenisnya anggaran akan dialokasikan untuk belanja pegawai sebesar Rp 1,9 triliun atau 17 persennya, lalu kegiatan operasional Rp 1,07 triliun atau 9 persennya, dan kegiatan non operasional sebesar Rp 8 triliun atau 74 persennya,” tutur Agus.

Anggaran ini akan ditujukan untuk menyelesaikan program Ditjen Hubla seperti pemenuhan anggaran luncuran (karena di tahun 2020 banyak yang dipotong), pemenuhan PSN (Proyek Strategis Nasional), penyelesaian tunggakan, dan pemenuhan pengalokasian anggaran tambahan.

“Kemudian penyelesaian proyek SBSN, pemenuhan kegiatan prioritas seperti PSN, RPJMN dan Renstra 2020-2024, pemenuhan pendukung transportasi mendukung pariwisata dan pemenuhan program padat karya,” ujarnya. [azz]

Baca juga:
PUPR Catat Program Kota Tanpa Kumuh Serap 12.046 Tenaga Kerja
Kementerian PUPR Perluas Program Padat Karya Tunai di 34 Provinsi
PUPR Siapkan Rp 1,2 T Untuk Program PKT Pembangunan Drainase Jalan Nasional 5.000 Km
Per 18 Agustus, Program Padat Karya Bidang SDA Serap 163.003 Pekerja
Program Padat Karya Tunai PUPR per 18 Agustus Serap Dana Rp 6,8 T & 493.943 Pekerja
Kementerian PUPR Bakal Percepat Belanja Infrastruktur di Kuartal III-2020

Baca Selanjutnya: Pagu Anggaran Rp 114 Triliun…

Halaman

  • 1
  • 2