Kemdikbud Diminta Tinjau Ulang Penghapusan Tunjangan Profesi Guru SPK

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ( Kemdikbud ) untuk meninjau ulang penghapusan tunjangan profesi guru di satuan pendidikan kerja sama (SPK).

Penghapusan tunjangan profesi guru di SPK ini tercantum pada Peraturan Sekjen Kemdikbud No. 6 Tahun 2020. Namun, peraturan ini disebut telah meresahkan guru sertifikasi di SPK.

“Kita harus kembalikan sesuai amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,” kata Fikri dalam keterangan tertulisnya, Jumat (17/7/2020).

Sebagai mantan guru, Fikri dapat merasakan kegelisahan yang dialami guru yang terkena dampak.

Menurutnya, tunjangan profesi guru adalah hak seluruh guru yang sudah mendapatkan sertifikat profesi sesuai amanah UU Guru dan Dosen. Untuk itu, ia berharap Kemdikbud dapat mengembalikan tunjangan profesi guru SPK.

“Jika semua persyaratan sudah dipenuhi dan tidak ada alasan secara yuridis yang menunjang untuk menghapus tunjangan profesi guru-guru SPK, menurut saya, tidak elok kebijakan ini digulirkan. Jika kewajiban sudah dipenuhi, maka hak guru harus tetap diberikan. Jangan ada diskriminasi,” ujar Fikri.

Sebelumnya, Komisi X DPR telah mengadakan rapat dengan pendapat umum (RDPU) bersama Forum Komunikasi SPK Indonesia.

RDPU tersebut menghasilkan beberapa keputusan.

Di antaranya Komisi X DPR RI mendesak Kemdikbud untuk meninjau ulang Peraturan Sekjen Kemdikbud No. 6 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penyaluran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus Bagi Guru Bukan PNS. Kemdikbud juga diharapkan meninjau ulang Peraturan Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemdikbud No.5745/B.B1.3/HK/2019.