Kemdagri: FPI Ormas Tidak Terdaftar

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) Benni Irwan mengemukakan Front Pembela Islam (FPI) sebagai organisasi massa (ormas) yang tidak terdaftar di Kemdagri. Implikasinya, ormas tersebut keberadaanya tidak diakui oleh negara.

“Pernah terdaftar sebagai salah satu ormas di Kementerian Dalam Negeri, status terdaftarnya berakhir pada Juni 2019,” kata Benni di Jakarta, Sabtu (21/11/2020).

Ia menjelaskan FPI pernah mengajukan perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) di Kemdagri. Namun SKT belum bisa diperpanjang karena masih terdapat persyaratan yang belum dipenuhi.

BACA JUGA

Pernyataan Pangdam Jaya Soal FPI Dinilai Sangat Konstruktif dan Akseptabel

“Awalnya ada dua persyaratan, tapi terakhir tinggal satu persyaratan yaitu AD/ART yang belum serahkan pada Kemdagri sebagai persyaratan,” ungkap Benni.

“Karena itu belum ada, dan biasanya menyusun AD/ART itu kan saat Munas. Jadi karena FPI tidak bisa memenuhi persyaratan itu, mereka mengatakan sementara tidak memperpanjang dulu karena enggak mungkin memenuhi itu karena belum Munas. Kalau sudah Munas baru lah memenuhi itu,” jelas Benni.

Dia tidak mengetahui apakah FPI sudah berbadan hukum atau tidak. Pasalnya, status berbadan hukum atau tidak merupakan kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkumham).

“Saya enggak tahu apakah dia sudah berbadan hukum. Tapi waktu berproses dengan kita, tidak berbadan hukum karena berbadan hukum itu kan izinnya dari Kemkumham (Kementerian Hukum dan HAM). Seperti ormas yang lain, perusahaan dan yang lain, urusannya dengan Kemkumham. Tapi kondisinya di Kemdagri seperti itu ya,” ujar Benni.

BACA JUGA

TNI Copot Baliho Rizieq Syihab, Kapolda: Saya Dukung

Menurutnya, jika FPI sudah tidak terdaftar, ditambah lagi jika belum berbadan hukum maka tidak bisa melakukan kegiatan apa-apa. Berbagai kegiatan atas nama organisasi harusnya tidak ada jika belum memiliki keduanya.

“Sebenarnya ormas itu enggak ada. Tidak terdaftar tidak diakui sebagai ormas yang mengikuti aturan. Idealnya kalau mereka memahami itu enggak boleh ada apa-apa, tidak boleh ada kegiatan, tidak boleh ada apa-apa sebagai ormas. Harusnya kan begitu,” tutup Benni.

Berita terkait: