Kemarin, pandemi untungkan petahana hingga kampanye terbuka dibolehkan

Jakarta () – Ragam berita politik di Tanah Air pada Minggu (26/7) menarik dibaca kembali untuk mengawali informasi Anda pada pekan ini, di nya:

1. LKPI: Pilkada pada masa pandemi COVID-19 untungkan petahana

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Publik Independen (LKPI) Arianto mengatakan pemilihan kepala daerah (pilkada) pada masa pandemi COVID-19 menguntungkan calon petahana karena memiliki peluang besar melakukan sosialisasi diri kepada masyarakat.

“Pilkada pada masa pandemi COVID-19 ini berdasarkan hasil survei di tujuh kabupaten yang akan menggelar pilkada di Sumsel dan provinsi lain pada 9 Desember 2020 sebagian besar calon petahana sulit dikalahkan calon baru,” kata Arianto di Palembang, Minggu.

Baca selengkapnya

2. Pasien konfirmasi positif COVID-19 di Wisma Atlet berkurang 15 orang

Pasien kasus konfirmasi positif COVID-19 yang dirawat inap di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat berkurang 15 orang, berdasarkan laporan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu.

“Pasien terkonfirmasi positif kini sebanyak 1.559 orang atau berkurang 15 orang dari sebelumnya 1.574 orang,” ujar Perwira Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I (Kogabwilhan I) Kolonel Marinir Aris Mudian.

Baca selengkapnya

3. HUT RI, Mensesneg minta bendera merah putih dikibarkan mulai 1 Agustus

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno meminta bendera merah putih dikibarkan secara serentak di seluruh Indonesia mulai 1 Agustus 2020 untuk memperingati Hari Ulang Tahun Ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Pratikno juga mengimbau kepada seluruh lembaga negara, para menteri, hingga kepala daerah dapat memasang dan mengibarkan bendera merah putih hingga 31 Agustus 2020.

“Memasang dan mengibarkan bendera merah putih di umbul-umbul serentak mulai tanggal 1-31 Agustus 2020,” ujar Pratikno dalam rilis yang diterima di Jakarta, Minggu.

Baca selengkapnya

4. PKB Jabar dorong pemerintah pusat bentuk PP Pesantren

Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Barat (DPW PKB Jabar) mendorong pemerintah pusat untuk segera membentuk Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Agama mengenai pondok pesantren terkait dengan lahirnya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

“Pondok pesantren atau ponpes di seluruh Jawa Barat perlu mendapatkan prioritas pembangun. Kalau Jabar ingin berhasil, ya salah satu elemen yang harus didukung penuh adalah pondok pesantren termasuk seluruh jaringannya alumninya. Inilah sumberdaya yang sesungguhnya bisa diwujudkan di Jawa Barat,” kata Ketua DPW PKB Jawa Barat Syaiful Huda, dalam siaran persnya, Minggu.

Baca selengkapnya

5. KPU: Kampanye terbuka Pilkada dilaksanakan dengan protokol kesehatan

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman memastikan kampanye metode tatap muka dan terbuka dalam rangka Pemilihan Kepala Daerah serentak 2020 boleh dilaksanakan, namun dengan menerapkan protokol kesehatan ketat.

“Sebagaimana diatur di undang-undang dengan mengedepankan protokol kesehatan,” ujarnya di Surabaya, Minggu.

Baca selengkapnya

Berita terkait: