Kelompok Sipil Myanmar Kumpulkan 180.000 Bukti Kejahatan Junta Militer

Satu kelompok yang mewakili pemerintah sipil Myanmar menyatakan pada Rabu (7/4/2021) telah mengumpulkan 180.000 bukti pelanggaran hak asasi manusia (HAM) junta militer termasuk penyiksaan dan pembunuhan di luar hukum.

Seperti dilaporkan AFP , Myanmar berada dalam kekacauan sejak tentara menggulingkan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi pada 1 Februari. Hampir 600 orang tewas dalam tindakan keras terhadap protes anti-kudeta.

Komite untuk Mewakili Pyidaungsu Hluttaw (CRPH) – sekelompok anggota parlemen dari partai Aung San Suu Kyi – menyatakan pengacaranya akan menemui penyelidik Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk membahas dugaan kekejaman yang dilakukan oleh junta.

BACA JUGA

Demonstran Myanmar Mengecat Merah Kota Yangon

“CRPH telah menerima 180.000 item bukti. Bukti ini menunjukkan pelanggaran HAM skala luas oleh militer,” kata kelompok itu.

Bukti kejahatan itu termasuk lebih dari 540 eksekusi di luar hukum, 10 kematian tahanan dalam tahanan, penyiksaan, penahanan ilegal dan penggunaan kekuatan yang tidak proporsional terhadap protes damai.

Demonstrasi yang menyerukan kembalinya demokrasi dan pembebasan Aung San Suu Kyi dari tahanan telah mengguncang Myanmar hampir setiap hari sejak kudeta.

BACA JUGA

Minta Tolong di Kontes Kecantikan, Sang Ratu Myanmar Jadi Sorotan

Pegawai negeri sipil, dokter dan pekerja kunci lainnya telah melakukan aksi mogok sebagai bagian dari gerakan pembangkangan sipil yang bertujuan untuk mencegah militer menjalankan negara.

Sebagai respons, pasukan keamanan telah menggunakan peluru karet dan peluru tajam untuk membubarkan demonstrasi dan menahan ribuan aktivis, beberapa dalam penggerebekan malam hari.

BACA JUGA

Bahas Kudeta Myanmar, Pemimpin ASEAN Siap Gelar Pertemuan di Jakarta

Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP), satu kelompok pemantau lokal, menyatakan 581 warga sipil telah tewas dalam tindakan keras itu dan lebih dari 2.700 ditangkap. Hampir 50 dari korban tewas adalah anak-anak.

Menurut AAPP, dengan banyak pendukung protes dan aktivis NLD sekarang bersembunyi untuk menghindari penangkapan, junta militer justru semakin leluasa untuk menyandera anggota keluarga mereka.

Berita terkait: