Kejari Bekasi Dalami Kasus Pembangunan SMPN 3

Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bekasi tengah mendalami kasus dugaan korupsi pembangunan SMPN 3 Karangbahagia dengan anggaran sebesar Rp 13,2 miliar.

Kepala Kejari Kabupaten Bekasi, Dian Mahayu Suryandari, mengatakan penanganan terhadap pengaduan masyarakat, termasuk pembangunan SMPN 3, terus berjalan hingga kini.

“SMPN 3 Karangbahagia itu juga masih berjalan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah dan Mou (nota kesepahaman) antara Kepolisian, Kejaksaan dan Kementerian Dalam Negeri, kita harus menggandeng APIP (aparat pengawas internal pemerintah) di dalam penanganan dan penyelesaian tiap aduan masyarakat,” ujar Dian Mahayu Suryandari, di sela-sela HUT ke-60 Adhyaksa Kejari Kabupaten Bekasi, Rabu (22/7/2020).

Saat ini, kata dia, masih dalam proses verifikasi oleh APIP apakah ada maladministrasi atau ada perbuatan melawan hukum, akan ditindaklanjuti Kejari Kabupaten Bekasi.

Selain itu, agenda besar Kejari Kabupaten Bekasi lainnya adalah melakukan pendampingan masyarakat agar pandemi Covid-19 ini tidak membuat penderitaan secara berkepanjangan.

“Kami melakukan pendampingan keperdataan terhadap proses refocusing dan realokasi anggaran, kita juga melakukan pendampingan dalam proses pemulihan ekonomi di enam satuan kerja daerah seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, DPRD, BPBD, RSUD dan Dinas PUPR,” bebernya.

Menurutnya, Kejari Kabupaten Bekasi hanya melakukan konsultasi hukum, tidak masuk dalam pengambil kebijakan.

“Kalau tidak didampingi ada potensi kerugian negara maka sebelum itu terjadi dalam rangka pencegahan kami melakukan pendampingan, harus ada pengajuan dulu dari satuan kerja daerah atau dinas,” imbuhnya.

Adapun bantuan langsung tunai yang menggunakan dana desa, tetap dilakukan pengawasan bantuan sosial bagi warga yang terdampak penanganan Covid-19.

“Kita dituntut untuk mengedepankan paradigma penegakan hukum yang sifatnya restoratif. Jadi, mengutamakan kepada pemulihan kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi,” ungkapnya.

Kejari Kabupaten Bekasi telah mengembalikan uang kerugian negara sebesar Rp 1 miliar lebih. Uang tersebut berasal dari perkara kasus korupsi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Karangasih pada 2016, dengan terdakwa Asep Mulyana bin Ismail sebagai kepala desa saat itu.

Berita terkait: