Kejagung dan Polri Terima Predikat WTP dari BPK

Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Polri setelah mengaudit laporan keuangan kedua pihak.

Menurut Anggota I BPK Hendra Susanto, baik Kejagung maupun Polri telah menyajikan laporan keuangannya secara wajar dalam semua hal yang material. Posisi keuangan, realisasi anggaran, operasional, dan perubahan ekuitas juga sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. 

Hal ini disampaikan Hendra saat penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Tahun 2019. LHP  Kejagung 2019 diserahkan Hendra kepada Jaksa Agung Burhanuddin di Kantor Kejagung, Jakarta, Rabu (22/7/2020). Pada hari yang sama, Hendra menyerahkan LHP Polri diberikan kepada Kapolri Idham Azis di Markas Besar Polri, Jakarta. 

Penyerahan ini turut disaksikan oleh Ketua BPK Agung Firman Sampurna.

iS

Hendra menyatakan, Polri dan BPK memiliki komitmen yang sama yakni mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel.

“Karena akuntabilitas bukan saja kewajiban pengelola keuangan negara, tetapi merupakan suatu budaya yang harus kita bangun bersama. Agar negara ini dapat menjadi lebih baik, maka akuntabilitas adalah untuk kita semua atau accountability for all . Untuk mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan komitmen dan kerja keras dari kita semua,” tutup Hendra.

Berita terkait: