Kasus Ponpes Rizieq, Tim Pengacara Datangi Polhukam

Tim advokasi Pondok Pesantren (Ponpes) Agrokultral Markaz Syariah, Megamendung, Bogor, mendatangi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemko Polhukam), Senin (22/2/2021).

“Maksudnya untuk menindaklanjuti pertemuan sebelumnya dan ini pertemuan yang kedua. Ponpes selaku lembaga pendidikan mengajukan perlindungan hukum pada negara atas perlakuan semena-mena dari pihak PTPN VIII,” kata salah satu anggota tim, Ichwan Tuankota, saat dihubungi .

Menurut Ichwan, Ponpes tersebut didirikan Riziq Syihab yang diklaimnya, didirikan di atas lahan yang sudah diterlantarkan sejak tahun 90-an. Padahal menurut Pasal 34 huruf e UU Pokok Agraria pihak yang menelantarkan tanah tidak lagi berhak atas lahan yang sudah di terlantarkan apalagi memidanakan.

BACA JUGA

Ini Sederet Kasus yang Menyeret Rizieq Menjadi Tersangka

“Pihak PTPN VIII sudah buat laporan pidana, walaupun kita sudah tahu juga siapa yang menyuruh membuat laporan tersebut dan siapa yang sangat bernafsu memprosesnya laporan pidana tersebut,” tambahnya.

Juga secara hukum sebagaimana UU No.5 tahun 1965–masih kata Ichwan—kepemilikan PTPN VIII atas tanah itu tidak lagi serta merta berhak sebagai pihak yang memiliki.

“Oleh karenanya sesuai hukum seharusnya ada win win solution, jangan pihak Ponpes selaku lembaga pendidikan yang ikut mencerdaskan kehidupan bangsa dan Habib Rizieq malah dijadikan target untuk tujuan tujuan menzalimi. Status (Rizieq) dalam kasus ini masih terlapor,” tambahnya.

Untuk diketahui PTPN VIII telah melaporkan Rizieq ke polisi pada 22 Januari 2021. Pendiri Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama itu dilaporkan dengan sangkaan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Tindak Pidana Kejahatan Perkebunan; dan Pasal 69 UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kejahatan Penataan Ruang; Pasal 167 KUHP tentang Memasuki Pekarangan Tanpa Izin.

BACA JUGA

Polisi Diminta Telusuri Hubungan Rizieq dengan ISIS

Berita terkait: