Kasus Djoko Tjandra, Politikus Gerindra Apresiasi Kapolri dan Kritik Menkumham

Anggota Komisi III DPR, Wihadi Wiyanto menyatakan, pihaknya mengapresiasi pencopotan Kepala Divisi Hubungan Internasional Inspektur Jenderal Napoleon Bonaparte dan Sekretaris NCB Interpol Indonesia Brigadir Jenderal Nugroho Slamet Wibowo oleh Kapolri Idham Azis terkait kasus kaburnya buronan Djoko Tjandra.

Namun di sisi lain, Wihadi mengkritik Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM yang seakan tak bergerak cepat memberi sanksi pada oknum yang diduga ikut bermain.

Kedua jenderal polisi itu diberi sanksi karena diduga melanggar kode etik terkait pencabutan red notice buronan kasus Bank Bali Djoko Tjandra. Sebelumnya Kapolri juga mencopot Brigjen Pol Prasetijo Utomo sebagai Kepala Biro (Karo) Korwas PPNS Bareskrim Polri. Hal itu menyusul kontroversi yang bersangkutan menerbitkan surat jalan kepada buronan korupsi Djoko Tjandra.

Wihadi mengatakan pihaknya mengapresiasi langkah cepat dari Kapolri sebagai wujud keseriusan membongkar masalah Djoko Tjandra yang mempunyai hubungan dengan polisi.

“Tetapi saya tidak melihat keseriusan dari Menkumham Yasonna Laoly, karena hingga saat ini saya tidak satupun petugas Imigrasi yang dikenai sanksi,” kata Wihadi Wiyanto, dalam keterangannya, Sabtu (18/7/2020).

Ini justru merupakan satu hal yang dipertanyakan. :Kenapa justru Imigrasi seakan-akan tidak memberikan sanksi apapun kepada para petugas Imigrasi,” ujarnya.

Wihadi melihat belum melihat ada tindakan apapun terhadap Kantor Imigrasi Jakarta Utara, yang mengeluarkan paspor untuk Djoko.

“Pun kepalanya juga tidak diganti, tidak diberikan sanksi. Walaupun itu merupakan satu tanggang jawab sebenarnya. Jadi tidak hanya (paspornya Djoko, red) dicabut begitu saja seakan-akan imigrasi tidak bersalah,” kata politikus Gerindra tersebut.

Diapun mempertanyakan ketidakseriusan dari Menkumham Yasonna Laoly atau Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kemenkumham Djoni Ginting. Dia juga menyebut nama Sekjen Kemenkumham Bambang Rantam Sariwanto yang melindungi para personilnya agar tidak diganti dan diberikan sanksi.

Baginya, solusi atas masalah Djoko Tjandra adalah semua pihak yang terlibat dalam kaburnya sang buronan itu membuat kesepakatan.

“Saya kira ini harus ada suatu kesepakatan dari semua pihak yang terlibat dalam ini. Semuanya harus diberikan sanksi,” pungkasnya.

Berita terkait: