Kasus Covid-19 Menurun, Pemprov Banten Klaim Investasi Sudah Mulai Tumbuh

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mengklaim investasi mulai tumbuh seiring semakin rendahnya jumlah kasus Covid-19 di Provinsi Banten.

Pertumbuhan tidak hanya investasi baik penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA) yang masuk peringkat 5 besar secara nasional, namun pendapatan daerah Provinsi Banten juga berhasil menduduki peringkat 10 nasional. Bahkan, indeks kapasitas fiskal (IKF) Banten kini menduduki posisi kedua setelah DKI Jakarta.

“Kendati pandemik Covid-19 berdampak cukup signifikan terhadap perkonomian di Banten sebelama beberapa bulan terakhir, namun saat ini kondisi sudah mulai membaik,” ujar Gubernur Banten Wahidin Halim, Jumat (24/7/2020).

Wahidin mengatakan, perlu disyukuri bersama bahwa saat ini kasus Covid-19 di Banten semakin hari semakin rendah, dan ekonomi Banten mulai berangsur normal.

“Investasi kita 5 besar, pendapatan daerah 10 besar dan IKF kita ada di posisi kedua secara nasional,” ujar Wahidin.

Menurut Wahidin, kondisi yang semakin membaik ini merupakan hasil usaha dan dukungan dari semua pihak baik pemerintah, dunia usaha, para tokoh masyarakat dan terutama masyarakat Banten yang meskipun dalam situasi sulit tapi pantang menyerah dan disiplin terhadap peraturan.

“Saya sangat apresiasi upaya semua pihak, dan terus berpesan agar kita semua tetap patuh terhadap protokol kesehatan dalam melakukan aktivitas apa pun,” ujar Wahidin.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Mahdani menjelaskan, berdasarkan data realisasi investasi triwulan II yakni Januari-Juni 2020, nilai investasi Banten menduduki posisi ke empat secara nasional setelah DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur dengan jumlah Rp 13,6 triliun atau 7,1 persen. Untuk PMDN, realisasi investasi Banten senilai Rp 7,7 triliun atau 8,2 persen dengan jumlah 1.908 proyek dan PMA sebesar US$ 0,4 miliar atau 6,1 persen dari 1.472 proyek.

“Meskipun beberapa wilayah di Banten yang masuk kawasan industri sempat menjadi zona merah kasus Covid-19, namun investasinya tetap baik dan mudah-mudahan kembali stabil dan tumbuh pesat,” ujar Mahdani.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten Opar Sohari juga menyampaikan, berdasarkan data Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bulan Juni 2020, Provinsi Banten masuk 10 besar secara nasional dari persentase pendapatan daerah. Dari nilai APBD pasca refocusing sebesar Rp 10, 78 triliun, realisasi pendapatan sebesar Rp 5,59 triliun atau 51,88 persen.

“Ini merupakan hasil dari upaya semua pihak baik dari pemerintah, kepolisian maupun lainnya serta kesadaran masyarakat atau wajib pajak yang terus menggenjot pendapatan khususnya dari pajak kendaraan bermotor. Kami optimistis akan terus meningkat terlebih akan dilakukannya operasi patuh dalam rangka meningkatkan kedisiplinan pengguna jalan baik dalam menerapkan protokol kesehatan maupun kelengkapan administrasi kendaraannya,” ujar Opar.

Terakhir, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten Babar Suharso juga mengungkapkan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2019, indeks kemandirian fiskal (IKF) daerah mencapai 0,7107. Artinya, 71,07 persen belanja daerah didanai dari pendapatannya sendiri. Provinsi Banten, menduduki posisi kedua setelah DKI Jakarta.

“Alasannya karena daerah-daerah tersebut merupakan pusat perdagangan Indonesia. Banten membuntuti Jakarta di peringkat kedua dengan indeks 0,6269 yang kemudian disusul Bali, Jawa Barat dan Jawa Timur,” ujar Babar.

“Pertumbuhan ini juga disusul pada IKF tingkat kota. Dua kota di Banten yakni Kota Tangerang Selatan dan Kota Tangerang berada di posisi kedua dan ketiga setelah Surabaya. Untuk Tangsel skornya 0,5277 dan Kota Tangerang 0,4739,” pungkasnya. 

 

Berita terkait: