Kajari Jakarta Timur Sebut Kasus Korupsi Tanah di Cakung Bermula dari Fakta Persidangan

Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Timur (Jaktim) menetapkan mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional Kantor (BPN) Wilayah DKI Jakarta, berinisial JY dan seorang lainnya berinisial AH sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi, terkait tanah di Cakung Barat. Ditaksir, kasus tersebut merugikan keuangan negara senilai Rp 1,4 triliun.

Kepala Kejari (Kajari) Jaktim Yudi Kristiana mengungkapkan, penyidikan kasus ini bermula dari fakta persidangan kasus pidana umum berupa pemalsuan surat di Pengadilan Negeri (PN) Jaktim dengan terdakwa eks juru ukur BPN Paryoto. Dalam putusannya, Majelis Hakim PN Jaktim memvonis bebas Paryoto dari segala tuntutan.

“Memang penanganan perkara ini sebenarnya berangkat dari fakta-fakta persidangan perkara pemalsuan yang sidang di PN Jaktim,” kata Yudi dalam keterangannya, Kamis (14/1/2021).

BACA JUGA

PN Jakut Putuskan Jalan Pantai Indah Timur Kembali Jadi Jalan Klaster

Dari fakta persidangan itu, Kejari Jaktim membuat telaah intelijen yang hasilnya fakta tersebut perlu didalami. Untuk itu, Kejari Jaktim kemudian melakukan penyelidikan pidana khusus berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur Nomor : Print-05/M.1.13/Fd.1/11/2020 tertanggal 12 November 2020.

“Dari hasil penyelidikan tersebut ternyata ditemukan peristiwa pidana terkait tindak pidana korupsi,” papar Yudi.

Dari penyelidikan yang dilakukan, pada akhir Desember 2020, Kejari Jaktim melakukan ekspos alias gelar perkara. Berdasar ekspos, tim berkesimpulan telah tercukupinya bukti permulaan untuk meningkatkan status perkara dan penetapan tersangka.

“Kami umumkan di awal tahun, sudah ditetapkan tersangka,” kata Yudi.

Diungkapkan, JY dan AH diduga melakukan korupsi dengan modus membatalkan 38 sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dan menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 4931 tertanggal 20 Desember 2019 di Kampung Baru, RT 009/RW008, Kecamatan Cakung Barat, Jaktim.

BACA JUGA

Dugaan Korupsi Tanah di Cakung, Kejari Jaktim Buka Peluang Jerat Tersangka Baru

Sertifikat yang dibatalkan tersebut sebelumnya atas nama PT SV yang selanjutnya diterbitkan sertifikat baru atas nama AH dengan luas 77.852 meter persegi.

“Kerugian masyarakat terjadi akibat perbuatan tersangka sebesar nilai tanah, yakni Rp 1,4 triliun,” kata Yudi.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, kedua tersangka dijerat dengan Pasal 9 UU 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 KUHP atau Pasal 21 UU 28/1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Dikonfirmasi terpisah, Kasi Intel Kejari Jaktim Ady Wira Bhakti mengamini, kasus ini berangkat dari fakta persidangan kasus pemalsuan akta tanah yang menjerat Paryoto yang divonis bebas oleh Majelis Hakim PN Jaktim. Untuk itu, kedua kasus ini memiliki keterkaitan, meski masing-masing kasus berdiri sendiri.

“Ada korelasi. Tapi secara pasal enggak ada hubungannya. Kasus pidum itu berdiri sendiri. Ini kasus tipikornya, case -nya berbeda,” ujarnya.

Ady memastikan, Kejari Jaktim akan terus mengembangkan kasus ini. “Kalau pengembangan pasti ada. Ini kan masih proses penyidikan. Kita tunggu saja,” kata Ady.

Berita terkait: