Kadin Minta Tingkatkan Produktivitas dalam Negeri

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai perlambatan pertumbuhan ekonomi global akibat pandemi Covid-19 menghadirkan tantangan terhadap perekonomian Indonesia. Kondisi ini mendorong para pelaku usaha untuk mengambil sejumlah langkah dan strategi yang tepat, termasuk mencari peluang-peluang pasar baru.

“Perlu ada dorongan agar pelaku usaha Indonesia dapat lebih berorientasi ekspor dan tidak hanya berfokus memenuhi kebutuhan domestik,” kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Hubungan Internasional, Shinta W. Kamdani dalam Jakarta Food Security Summit (JFSS) kelima di Jakarta, Kamis (19/11/2020).

JFSS diselenggarakan setiap dua tahun sekali sejak 2010 (2010, 2012, 2015 dan 2018). Menampung masukan dari seluruh pemangku kepentingan, JFSS bertujuan untuk mendukung pemerintah mewujudkan ketahanan pangan dan pada saat yang sama meningkatkan produktivitas petani yang serta merta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani, peternak dan nelayan.

Badan Perdagangan Dunia (WTO) memproyeksikan volume perdagangan dunia akan turun sebesar 9,2% pada 2020. Volume perdagangan global ada kemungkinan baru bisa pulih pada akhir 2021 dengan pertumbuhan sekitar 7,2%.

Seiring dengan anjloknya transaksi perdagangan dunia, WTO memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2020 akan minus 4,8% dan diprediksi kembali tumbuh 4,9% pada 2021.

Shinta mengatakan, peluang ekspor ke negara-negara mitra dagang Indonesia tetap terbuka kendati negara-negara di dunia sedang terpukul oleh pandemi Covid-19.

Namun, hambatan dagang tarif dan nontarif masih menjadi tekanan tersendiri bagi komoditas ekspor utama Indonesia, terutama minyak kelapa sawit mentah, karet, dan produk perikanan.

Hambatan non-tarif meliputi standar terkait sustainability, seperti IIU Fishing, standar tenaga kerja, dan perlindungan lingkungan; standar kesehatan dan keselamatan yang menyangkut toleransi polutan dan zat karionegen; serta standar kemasan.

Ada pun hambatan tarif, Shinta melanjutkan, menyangkut besaran tarif dan akses. Penerapan hambatan tersebut dibolehkan berdasarkan perjanjian GATT WTO dengan syarat tidak diskriminasi, diterapkan secara transparan dengan tolak ukur yang jelas, alasan penerapannya dapat dibuktikan secara scientific, dan persyaratan dapat dipenuhi secara reasonable .

Menurut Shinta, untuk meminimalkan hambatan perdagangan tersebut dan meningkatkan ekspor, Kadin mengusulkan sejumlah cara, yaitu, pertama, meningkatkan produktivitas dan stabilisasi produksi dalam negeri, serta reformasi sektor agrikultur dan perikanan dengan perbaikan iklim usaha.

Kedua, pembenahan mistmatch input-output antara produksi pangan hulu dengan kebutuhan input industri makanan dan minuman dan pasar ekspor dari segi volume dan standar serta sinergi dan kerja sama antar elemen pemerintah.

Ketiga, penguatan diplomasi dengan cara melakukan institutional reform pada institusi publik dan swasta yang bertanggung jawab atas promosi, perdagangan, dan investasi melalui kajian-kajian dan penguatan riset pasar.

Kajian tersebut antara lain mencakup promosi, market intelligent, pengumpulan data dan informasi hambatan non-tariff termasuk regulasi teknis, standar, dan private standards, pengumpulan data usaha, business matching , dan pendampingan.

Terkait dengan kemenangan Joe Biden atas incumbent Donald Trump dalam pemilihan Presiden Amerika Serikat, Shinta mengatakan, Kadin meminta pemerintah Indonesia untuk melakukan negosiasi dengan AS agar tetap mempertahankan fasilitas pengurangan bea masuk atau Generalized System of Preferences (GSP).

Upaya negosiasi tersebut penting karena US Trade Representative (USTR) di WTO yang tidak lagi memasukkan Indonesia sebagai negara berkembang.

Indonesia dan AS, kata Shinta, perlu mengembangkan cara lain untuk menciptakan skema preferensi dagang yang memiliki tingkat kepastian lebih tinggi dan lebih permanen bagi pelaku usaha Indonesia “Kadin mendukung bila pemerintah Indonesia dan AS akan mengembangkan skema kerja sama perdagangan yang baru secara bilateral, selain GSP,” ujarnya.

Satu di antaranya yang masih dalam pembahasan adalah Limited Trade Deal (LTD). Ini akan memberikan fasilitas khusus bagi produk unggulan dan potensi ekspor Indonesia khususnya dalam membentuk supply chain produksi antara Indonesia-AS. AS merupakan mitra dagang terbesar Indonesia keempat setelah China, Jepang, dan Singapura. Data BPS menunjukkan nilai perdagangan Indonesia – AS mencapai US$ 28,6 miliar pada 2018.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto dalam JFSS-5 menyatakan, untuk menopang kinerja ekspor selain perikanan tangkap, perikanan budi daya sangat menjanjikan.

Karena itu perlu ada kerja sama antara pemerintah dan swasta untuk melakukan observasi dan eksploitasi budi daya perikanan. “Perlu konsolidasi nasional pelaku usaha perikanan agar terjadi kesamaan langkah dan strategi meningkatkan produksi dan menghadapi persyaratan global yang semakin ketat,” katanya.

Selain itu, Yugi melanjutkan, pemerintah dan pelaku usaha perikanan juga perlu memperkuat supply chain dalam sistem logistik ikan nasional untuk menghasilkan efisiensi dan daya saing produk perikanan di pasar global.

Menurut Yugi, Indonesia memiliki lima komoditas perikanan andalan ekspor. Namun permasalahanna, hilirisasi produk perikanan di Tanah Air masih rendah. “Ini tantangan utama Kementerian KKP untuk meningkatkan hilirisasi tersebut,” ujarnya.

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo menyatakan Kementerian KKP akan mengoptimalkan perikanan budi daya laut.

Hal ini karena upaya budi daya menyerap banyak tenaga kerja dan mudah mendapatkan devisa. Kementerian KKP juga sedang mengembangkan klaster budi daya udang di sejumlah daerah.

“Mengapa udang? Karena kebutuhan udang dunia sangat tinggi sekitar 13 juta ton per tahun. Indonesia baru bisa memasok 1 juta ton per tahun untuk dunia,” ujarnya.

Menurut Edhy, dahulu Indonesia pernah menjadi salah satu produsen dan eksportir udang galah dan windu terbesar dunia. “Kita harus ambil kembali predikat tersebut,” katanya.

Berita terkait: