Kabareskrim: Jenderal yang Bikin Malu Polri Akan Dipidana

Kabareskrim Komjen Listyo Sigit kembali bicara tentang kelakuan rekan seangkatannya Brigjen Prasetijo Utomo. Menurut Sigit mantan Kepala Biro Pengawasan (Korwas) PPNS Bareskrim itu akan diseret ke pengadilan umum dengan pasal pidana.

“Jadi tidak ada lagi pandang bulu siapapun yang terlibat di dalamnya semuanya akan kita proses. Termasuk juga, bagaimana dia (Djoko) masuk kemudian dia melakukan apa saja. Siapa yang membantu dia, sampai dia keluar dari Indonesia. Semuanya akan kita telusuri,” kata Sigit di Mabes Polri, Kamis (16/7/2020).

Saat itu Sigit baru memimpin upacara pencopotan Prasetijo dari jabatannya. Namun, uniknya, sang lokon yang bikin citra Polri babak belur itu tak dihadirkan. Alasannya lulusan Akpol 1991 itu sedang sakit.

“Kita proses mulai dari penerbitan surat jalan, penggunaan surat jalan, termasuk juga bagaimana peristiwa hapusnya red notice dan juga bagaimana kemudian bisa (keluar) surat keterangan kesehatan (bebas Covid-19) atas nama JC yang tertulis di sana juga ditulis sebagai konsultan,” janjinya.

Apakah Prasetijo akan diseret ke pengadilan umum? “ Di kepolisian ada 3 jenis penanganan yaitu disiplin, kode etik, dan pidana. Terkait dengan seluruh rangkaian kasus ini, maka kita akan tindaklanjuti dengan proses pidana,” tegas Listyo Sigit.

Seperti diberitakan Djoko pergi setelah sukses “mengobrak-abrik” dan meninggalkan noda hitam bagi Polri. Bayangkan saja dicarii sejak 2019 oleh Kejaksaan Agung namun ia dengan leluasa masuk ke Indonesia, mengurus KTP-Paspor, dan mendapatkan dua surat sakti dari Polri.

Yang lebih menyakitkan, sekaligus memalukan, Djoko mendapat karpet merah itu karena ‘sponsor’ dari Prasetijo. Jenderal bintang satu inilah yang berada dibalik dua surat sakti untuk lelaki berusia 69 tahun yang licin bak belut itu. Termasuk surat keterangan bebas Covid-19 yang ditandatangani oleh dokter H yang berdinas di Satkes Pusdokkes Polri.

Surat jalan dan surat bebas Covid-19 itu digunakan Djoko untuk bisa naik pesawat. Di masa pandemi ini seseorang memang diminta menunjukan surat jalan dan surat bebas covid bila naik pesawat.

Djoko adalah buronan. Sehari sebelum putusan dibacakan, Djoko kabur dari Indonesia ke Papua Nugini. Belakangan ia disebut berganti kewarganegaraan di sana.

Buronan Kejaksaan Agung sejak 2009 ini tiba-tiba muncul di Indonesia. Namanya kembali ramai diperbincangkan ketika ia mendaftarkan peninjauan kembali (PK) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 8 Juni 2020.

Ia pun kembali ditetapkan buron hingga hari ini. Keberadaannya kini tak lagi diketahui saat Djoko kembali membuat kontroversi baru.