Jokowi: Setiap Rupiah Uang Rakyat Harus Digunakan Secara Bertanggungjawab

– Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, setiap rupiah uang rakyat dalam APBN harus digunakan secara bertanggung jawab, dikelola secara transparan, dan dikelola sebaik-baiknya, sebesar-besarnya digunakan untuk memenuhi kepentingan rakyat.

“Setiap rupiah uang rakyat dalam APBN harus digunakan secara bertanggung jawab, harus dikelola secara transparan, dikelola sebaik-baiknya, serta sebesar-besarnya digunakan untuk kepentingan rakyat,” kata Presiden Jokowi pada Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2020).

Penyerahan dilakukan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Agung Firman Sampurna kepada Presiden Jokowi disaksikan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin, jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju, dan pimpinan BPK RI.

Ia mengatakan, tata kelola dan manajemen pengelolaan uang rakyat harus baik. Bahkan, lanjutnya, sasaran harus tepat dan dijalankan sesuai prosedur yang sederhana dan ringkas melalui proses yang cepat dengan manfaat yang maksimal untuk rakyat.

“Kecepatan itu sangat penting, apalagi pada era krisis kesehatan dan krisis ekonomi saat ini. Percuma kita memiliki anggaran tapi anggaran tersebut tidak bisa secara cepat dibelanja untuk rakyat, padahal rakyat menunggu, padahal rakyat membutuhkan pada saat perekonomian sangat membutuhkan,” katanya.

Menurut Presiden Jokowi, dalam suasana krisis kesehatan dan perekonomian seperti saat ini banyak langkah extraordinary yang harus dilakukan pemerintah. Langkah extraordinary yang dilakukan adalah untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara.

Pemerintah, lanjutnya, telah mengalokasikan Rp 695,2 triliun untuk percepatan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. “Ini jumlah yang sangat besar sekali Rp 695,2 triliun. Untuk itu, saya mengajak seluruh Kementerian dan Lembaga (K/L) untuk berani menjalankan program secara cepat, tapi juga tepat, tapi juga harus akuntabel,” katanya.

Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi secara khusus meminta dukungan dan bantuan BPK agar penanganan krisis ini berjalan dengan baik tanpa ada masalah di kemudian hari.

Selain itu, Presiden Jokowi juga telah memerintahkan kepada seluruh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) agar mampu menjadi bagian dari solusi percepatan.

“Dan kepada aparat penegakan hukum Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK aspek pencegahan harus dikedepankan memperkuat tata kelola yang baik, yang transparan dan akuntabel,” kata Presiden Jokowi.

Berita terkait: