Irjen Napoleon Klaim Jadi Korban Malapraktik Penegakan Hukum Demi Muruah Polri

Mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadiv Hubinter) Polri, Irjen Napoleon Bonaparte mengklaim menjadi korban kriminalisasi dan malapraktik penegakan hukum untuk menjaga muruah Polri. Klaim itu disampaikan Napoleon saat membacakan nota pembelaan atau pleidoi dalam sidang perkara dugaan suap penghapusan red notice terpidana perkara korupsi cessie Bank Bali Djoko Tjandra di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (22/2/2021).

“Bahwa kami telah menjadi korban dari kriminalisasi melaui media sosial yang memicu malapraktik dalam penegakan hukum,” kata Napoleon.

Napoleon menyebut kriminalisasi dan malapraktik yakni penegakan hukum yang terkesan tak berdasar. Menurutnya, penindakan hukum atas perkara yang menjeratnya karena menurunnya citra institusi Polri imbas tertangkapnya Djoko Tjandra.

BACA JUGA

Tommy Sumardi Pastikan 2 Jenderal Polisi Terima Suap Terkait Red Notice Djoko Tjandra

“Masifnya pergunjingan publik akibat sinisme terhadap kekuasaan, yang telah menggeneralisir setiap simbolnya sebagai pelampiasan hasrat gibah. Sehingga memicu malapraktik penegakan hukum atas nama mempertahankan keluhuran marwah institusi,” kata Napoleon.

Pada kesempatan itu, Napoleon menyebut perkara yang menjeratnya bermula saat Djoko Tjandra masuk ke Indonesia pada 5 Juni 2020. Kedatangan itu, berdampak pada maraknya pemberitaan secara masif.

“Kemudian disambut oleh pemberitaan di media massa secara masif dan berskala nasional, sejak pertengahan bulan Juni 2020, yang menuding, bahwa pemerintah Indonesia, terutama penegak hukum terkait telah kecolongan,” ucap Napoleon.

Hal ini, kata Napoleon, semakin diperparah dengan munculnya foto yang memperlihatkan surat keterangan bebas Covid-19 dengan nama Brigjen Prasetijo Utomo, Djoko Tjandra, dan Anita Kolopaking . Surat itupun tertera tanda tangan dari Pusdokes Polri.

Dengan begitu, kepercayaan atas institusi Polri semakin menurun. Sebab, ada anggapan jika Polri merupakan biang keladi rentetan perkara Djoko Tjandra.

BACA JUGA

Dihukum 10 Tahun, Pinangki Ajukan Banding

“Telah menggulirkan tudingan publik kepada Polri bahwa yang dianggap sebagai biang keladi tercorengnya kewibawaan pemerintah akibat kelemahan aparat hukum negara,” ungkap Napoleon.

Diketahui, Jaksa Penuntut Umum menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 3 tahun pidana penjara dan denda Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan terhadap Napoleon.

Jaksa meyakini jenderal bintang dua itu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah menerima suap dari Djoko Tjandra. Suap melalui perantara pengusaha Tommy Sumardi itu diterima Napoleon untuk membantu proses penghapusan nama Djoko Tjandra dari daftar pencarian orang (DPO) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Imigrasi.

Berita terkait: