Ini Skema Pengupahan Bagi UMKM dalam UU Cipta Kerja

Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) telah menekan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, sekaligus mencabut aturan sebelumnya, yakni PP Nomor 78 Tahun 2015. Beleid ini menjadi salah satu dari turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja).

Dalam aturan anyar ini, pemerintah mengatur pengupahan untuk usaha mikro dan usaha kecil. Di mana upah usaha mikro dan kecil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh dengan dua ketentuan.

Pertama paling sedikit 50 persen dari rata-rata konsumsi masyarakat di tingkat provinsi. Kedua, nilai upah yang disepakati paling sedikit 25 persen di atas garis kemiskinan provinsi.

“Rata-rata konsumsi masyarakat dan garis kemiskinan sebagaimana dimaksud menggunakan data yang bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik,” bunyi pasal 36 ayat 3 seperti dikutip dari Senin (22/2).

Usaha mikro dan kecil yang dikecualikan dari ketentuan upah minimum wajib mempertimbangkan soal mengandalkan sumber daya tradisional dan tidak bergerak pada usaha berteknologi tinggi dan padat modal.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, memastikan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja memberikan kepastian dalam skema pengupahan. Salah satunya terkait dengan penangguhan upah oleh perusahaan dan juga pengupahan di sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

“UU Cipta Kerja menghapus ketentuan mengenai penangguhan pembayaran UMP. Jadi tidak bisa ditangguhkan, ini clear disebutkan di UU Cipta Kerja,” jelas dia dalam video conference di Jakarta , Rabu (7/10).

Disamping itu, untuk meningkatkan perlindungan upah pekerja atau buruh serta meningkatkan pertumbuhan sektor UMKM, UU Cipta Kerja juga mengatur pengupahan bagi sektor usaha dan UMKM. “Jadi perluasan kesempatan kerja juga kita harapkan dari sektor UMKM kita dan akan kita atur pengupahannya dalam UU Cipta Kerja,” jelas dia.

Dia menegaskan, dalam memberikan perlindungan itu tidak harus hanya kepada pekerja formal saja. Tapi juga harus memastikan bagi sektor UMKM.

Berita terkait: