Ini Perincian Larangan Mudik dan Pengecualian Transportasi Darat

Menyusul adanya kebijakan larangan mudik Lebaran, Kementerian Perhubungan (Kemhub) telah membuat kebijakan perjalanan menggunakan transportasi darat selama periode larangan mudik mulai 6 – 17 Mei 2021.

Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi menyampaikan, penggunaan transportasi darat yang dilarang selama periode larangan mudik yaitu kendaraan bermotor umum dengan jenis bus dan mobil penumpang; kendaraan bermotor perseorangan dengan jenis mobil penumpang, mobil bus, sepeda motor, serta kapal angkutan sungai dan danau.

BACA JUGA

Mudik Dilarang, Ini Orang-orang yang Dikecualikan

Kemhub juga membuat aturan pengecualian untuk masyarakat yang boleh melakukan perjalanan, antara lain bekerja atau perjalanan dinas untuk ASN, pegawai BUMN, pegawai BUMD, Polri, TNI, atau pegawai swasta yang dilengkapi surat tugas dengan tanda tangan basah dan cap basah dari pimpinannya.

“Pengecualian juga diberikan untuk kunjungan keluarga yang sakit, kunjungan duka anggota keluarga yang meninggal dunia, ibu hamil dengan satu orang pendamping, kemudian kepentingan melahirkan maksimal dua orang pendamping, serta pelayanan kesehatan yang darurat,” kata Budi Setiyadi dalam konferensi pers secara virtual, Kamis (8/4/2021).

BACA JUGA

Larangan Mudik, Polisi Siapkan Titik Pengamanan dan Penyekatan

Sementara itu untuk pengecualian kendaraan yang masih diperbolehkan melakukan perjalanan, antara lain kendaraan pimpinan lembaga tinggi negara RI, kendaraan dinas operasional TNI/Polri, kendaraan dinas operasional petugas jalan tol, kendaraan pemadam kebakaran, ambulance, mobil jenazah, mobil barang yang tidak membawa penumpang, kendaraan yang digunakan untuk pelayanan kesehatan darurat, kendaraan yang mengangkut repatriasi pekerja migran Indonesia, serta pemulangan orang dengan alasan khusus oleh pemerintah sampai ke daerah asal sesuai ketentuan yang berlaku.

“Menyangkut wilayah aglomerasi atau lingkungan perkotaan, ada beberapa daerah yang sudah kami skip di dalam peraturan Menteri Perhubungan yang masih boleh melanjutkan atau melaksanakan kegiatan pergerakan, yaitu untuk wilayah aglomerasi Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Karo. Berikutnya untuk wilayah aglomerasi Jabodetabek, Bandung Raya, Semarang, Kendal, Demak, Ungaran, dan Purwodadi. Berikutnya Yogya Raya, Solo Raya, Gerbang Kertosusilo, Mojokerto, Surabaya dan Sidoarjo. Dan yang aglomerasi terakhir untuk Makassar, Sungguminasa, Takalar, dan juga Maros,” papar Budi.

Berita terkait: