Ini Ketentuan Naik Pesawat Selama Periode Larangan Mudik

Menyusul kebijakan larangan mudik Lebaran, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Novie Riyanto menyampaikan, selama periode larangan mudik tersebut pada 6-17 Mei 2021, diputuskan untuk melarang sementara penggunaan transportasi udara yang berlaku untuk angkutan udara niaga dan bukan niaga.

Untuk badan usaha angkutan udara yang akan melakukan penerbangan yang dikecualikan, badan usaha tersebut dapat menggunakan izin rute eksisting, atau mengajukan flight approval kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

“Pelarangan ini bersifat menyeluruh, tetapi masih ada pengecualian-pengecualian. Karena kita tahu transportasi udara mempunyai karakteristik yang khusus untuk bisa menghubungkan satu titik dengan titik yang lain,” kata Novie dalam konferensi pers secara virtual, Kamis (8/4/2021).

BACA JUGA

Terbitkan SE Larangan Mudik 2021, Satgas Cegah Peningkatan Penularan Covid-19

Beberapa pengecualian larangan perjalanan menggunakan transportasi udara antara lain untuk pimpinan lembaga tinggi negara RI dan tamu kenegaraan; operasional kedutaan besar, konsulat jenderal dan konsulat asing serta perwakilan organisasi internasional yang ada di Indonesia; operasional penerbangan khusus repatriasi yang bukan untuk angkutan Lebaran atau mudik.

BACA JUGA

Larangan Mudik Lebaran, Puan: Pemerintah Jangan Bikin Bingung Masyarakat

Selain itu, operasional penegakan hukum, ketertiban dan pelayanan darurat; serta operasional angkutan kargo, angkutan udara perintis, dan operasional lainnya dengan seizin Kementerian Perhubungan. Bagi badan usaha yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Jadi, sudah jelas meniadakan untuk angkutan Lebaran. Sedangkan rute-rute penerbangan, bandara, itu tetap terbuka untuk mengantisipasi hal-hal yang kita butuhkan, tetapi tidak untuk keperluan mudik. Rute-rute penerbangan tetap akan melayani untuk yang logistik, keperluan dinas tertentu, dan yang lain. Jadi, pembatasan tidak ada, tetapi pelarangan yang ada atau peniadaan angkutan Lebaran,” jelas Novie.

Berita terkait: