Inflasi 785% di Tengah-tengah Covid-19, Zimbabwe di Ambang Gejolak

Kondisi perekonomian Zimbabwe yang sebelumnya sudah kacau, kini semakin terpuruk. Barang-barang langka dan inflasi bulan Mei mencapai 785,6 persen, membuat pendapatan rakyat Zimbabwe tidak ada artinya. Zimbabwe berada di jurang krisis terparah sejak satu dekade lalu.

Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan perekonomian Zimbabwe akan kembali terkontraksi 10,4 persen tahun ini, setelah tahun lalu minus 12,8 persen.

Bank sentral Zimbabwe (RBZ) memperkenalkan kembali mata uang semu Zimbabwe Dolar (ZWD) Juni tahun lalu setelah memutuskan untuk tidak lagi mengikuti nilai tukar dolar AS sebagai acuan empat bulan sebelumnya. RBZ, secara sepihak, menetapkan US$ 1 sebesar 25 ZWD bulan Maret lalu, tetapi tidak laku dan pemerintah pun memutuskan kembali ke sistem lelang.

Jasa transfer uang secara elektronik dan transaksi elektronik dilarang karena membuat mata uang semakin terdevaluasi. Terakhir kali penyedia jasa transfer uang dan pasar modal setempat disuspen untuk waktu yang lama adalah pada tahun 2008. Tahun itu, inflasi Zimbabwe mencapai 89,7 juta sextillion persen (89.700.000.000.000.000.000.000) dibanding tahun sebelumnya.

Robert Besseling, direktur eksekutif konsultan politik EXX Africa, mengatakan, untuk mengurangi kerusakan ekonomi, dana perbankan swasta “kemungkinan akan dibajak untuk mendanai bailout yang sebagian besar menguntungkan pebisnis yang dekat dengan elite penguasa”.

Gubernur RBZ John Mangudya berharap dana US$ 1 miliar di perbankan lokal dapat menstabilisasi mata uang Zimbabwe.

“Kehancuran ekonomi adalah akibat dari mismanajemen pengenalan kembali mata uang lokal setelah 10 tahun dolarisasi, yang justru menyebabkan fraud dan penggelapan dalam skala masif,” kata Besseling.

“Aktivis oposisi menyalahkan Presiden Emmerson Mnangagwa dan kroni bisnisnya atas melemahnya ekonomi karena melakukan transaksi gelap di luar negeri dan pengadaan barang dan jasa yang kemahalan ( mark up) ,” lanjutnya.

Pada 26 Juni lalu, militer yang tergabung dalam Komando Operasi Bersama (JOC) memaksa pemerintah untuk menutup Bursa Efek Zimbabwe yang dikelola swasta. Transfer uang secara elektronik juga ditutup, padahal transfer elektronik adalah urat nadi perdagangan Zimbabwe.

Langkah tersebut diambil setelah nilai tukar ZWD terhadap dolar di pasar gelap anjlok melebihi 100, versus kurs resmi 57.

Pemerintah Zimbabwe menuding sektor swasta sebagai penyebab krisis, pada khususnya perusahaan penyedia uang elektronik dan pasar modal.

Partai berkuasa ZANU-PF kini terlibat sengketa dengan perusahaan asuransi Old Mutual karena merusak sistem keuangan negara. Perusahaan itu memiliki nilai tukar sendiri yang digunakan beberapa perusahaan untuk bertransaksi.

Mei lalu, RBZ mulai mencetak uang dengan harapan dapat mengumpulkan US$ 720 juta untuk membangun sekor industri. Langkah ini membuat mata uang lokal anjlok dan inflasi melesat.

Tanpa mata uang yang stabil dan berharga, Zimbabwe tidak bisa mengimpor. Rakyatnya menghadapi kelangkaan makanan, bahan bakar, dan peralatan medis di tengah-tengah pandemi Covid-19 yang bahkan mampu melumpuhkan negara-negara maju.

EXX Africa mengatakan, “Bahkan dalam skenario terbaik sekalipun, Zimbabwe sekali lagi menghadapi hiperinflasi yang akan menghancurkan ekonominya, bencana kelaparan, dan ketidakstabilan sosial yang turut mengancam negara-negara tetangga, dan bahaya intervensi militer yang ingin merebut kekuasaan lagi”.