Imbas Pandemi, Studi Kelayakan Trem Kota Bogor Mundur

Pandemi Covid-19 berdampak mudurnya studi kelayakan atau feasibility study (FS) operasional trem Bogor dari semula selesai Juli harus mundur ke Desember 2020. Pemerintah Kota (Pemkot) mengklaim pengerjaanya sudah 50 persen.

Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim menuturkan, kajian studi kelayakan trem bekerja sama dengan PT Iroda Mitra hingga Colas Rail mundur. “Kerugian secara materil tidak ada, hanya waktu saja. Kondisi Covid-19 kita perlu memahami, situasi di seluruh dunia kan terdampak dan kita akan perpanjang sampai Desember. Nantinya mereka akan presentasikan secara menyeluruh tentang trem,” kata Dedie, Jumat (17/7/2020).

Baca juga:  Hibah Trem dari Belanda, Bogor Tunggu Keputusan Kemhub

Dedie mengkalim, studi kelayakan telah banyak mengalami kemajuan. Termasuk menyiapkan sitem kerja sama pembiayaan hingga koridor yang akan dibangun. Sampai saat ini kajian hampir 50 persen meliputi kajian teknis, financial, regulasi dan sosio kultural. “Selanjutnya akan masuk ke kajian tapak, aset dan detail teknis lainnya,” paparnya.

Pemkot Bogor juga telah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) atas perubahan kedua Peraturan Daerah (Perda) Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hal itu untuk menunjang kelengkapan operasional trem di Kota Bogor.

Dedie menilai rapeda itu untuk melengkapi keseluruhan sistem transportasi di Kota Bogor secara regulasi.Lebih lanjut, payung hukum dan FS trem untuk menyambut Light Rail Transit (LRT) yang berakhir di Baranangsiang, Kota Bogor. Sebab, pemerintah pusat telah mengatur dalam Peraturan Presiden (Peres) Nomor 49 Tahun 2017 Perubahan Kedua atas Perpes Nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Dan Bekasi.

Dia mengatakan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor menyambut baik pengajuan raperda yang akan menjadi payung hukum trem. Hanya saja, masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan menyangkut pembiayaan dan proses pembangunan trem. “Tapi intinya sudah masuk dalam raperda sistem transportasi berbasis rel di kota Bogor. Jadi termasuk juga memadu-madankan, raperda transportasi ini dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW),” ucap Dedie.

Berita terkait: